Pemprov DKI Bantah Cabut Subsidi Pangan, Hanya Ada Penyesuaian Anggaran
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah isu pencabutan subsidi pangan yang ramai dibahas di kalangan anggota DPRD dan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa program pangan bersubsidi tetap berjalan, dengan jumlah penerima manfaat yang tidak berkurang.
Isu mencuat setelah Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik adanya pemangkasan anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar dalam APBD 2025. Kritik itu disampaikan dalam rapat pembahasan RAPBD DKI, awal November 2025.
“Subsidi pangan itu menyentuh langsung kebutuhan pokok masyarakat. Kami melihat ada penurunan signifikan pada pos anggaran tersebut,” ujar juru bicara Fraksi PSI di DPRD DKI, Senin (3/11/2025).
Menanggapi hal itu, Pramono menyebut tidak ada kebijakan penghapusan subsidi pangan. Ia menjelaskan, penyesuaian yang dilakukan merupakan bagian dari efisiensi anggaran tanpa mengurangi manfaat bagi warga.
“Program tetap jalan, bahkan distribusinya akan diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Tidak ada pemotongan subsidi,” kata Pramono di Balai Kota, Rabu (12/11/2025).
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), Pemprov DKI menyiapkan 14 juta paket pangan bersubsidi sepanjang 2025. Paket tersebut berisi beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, susu UHT, dan ikan kembung, yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat, lansia, penyandang disabilitas, serta pekerja berpenghasilan rendah.
Sementara itu, pengamat hukum Hendi Wahyudi, SH., MH., menilai pemerintah harus menjaga aspek keadilan sosial dalam kebijakan pangan bersubsidi.
“Kebijakan yang berdampak pada daya beli masyarakat wajib mempertimbangkan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” kata Asep saat dihubungi, Kamis (13/11/2025).
Dengan demikian, polemik pencabutan subsidi pangan di Jakarta dipastikan tidak benar. Program tetap berjalan, namun anggarannya disesuaikan untuk efisiensi dan peningkatan akurasi data penerima manfaat.
Reporter: Slamat Riyadi