Mentan Amran Tegas: Pejabat yang Sewakan Lahan Negara 300 Hektare Dicopot
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menunjukkan ketegasannya dalam mengawal lahan negara. Sejumlah pejabat eselon II dan III Kementerian Pertanian dicopot lantaran terbukti menyewakan lahan percobaan milik negara kepada pihak luar, bukan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan pertanian nasional.
Inspeksi mendadak dilakukan di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Amran menyoroti penggunaan lahan negara seluas 300 hektare yang sebagian besar malah disewakan.
“Lahan milik rakyat justru diperlakukan sebagai komoditas pribadi. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Mentan Amran di hadapan jajaran pegawai BRMP, Rabu (12/11/2025).
Menurut Amran, seluruh fasilitas BRMP mulai teknologi pertanian, alat modern, hingga sumber daya manusia harus diprioritaskan untuk pengembangan benih unggul dan kepentingan masyarakat.
“Bibit terbaik harus ditanam, teknologi tercanggih harus digunakan, dan hasilnya harus dibagikan gratis untuk rakyat. Lahan negara bukan untuk disewakan!” tegasnya.
Sejak kembali memimpin Kementerian Pertanian, Amran ingin membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil nyata di lapangan, bukan sekadar laporan administratif. Pencopotan pejabat dilakukan langsung di lokasi, dengan penyerahan SK resmi.
“Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil. Jika tidak, pejabat yang melanggar akan langsung dicopot,” lanjutnya.
Langkah tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh jajaran BRMP di Indonesia: lahan negara untuk rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir pejabat. Amran menegaskan, model pengawasan dan sanksi kini berbasis kinerja nyata di lapangan, bukan rapat di kantor.
“Kalau ada lagi pejabat yang memperjualbelikan lahan rakyat, saya copot tanpa kompromi,” pungkas Mentan Amran.
Laporan: Tim Kabar Nasional