DPRD Kabupaten Bekasi Desak Perampingan OPD untuk Efisiensi Anggaran, Respons Bupati Dinilai Lambat
BEKASI | KabarGEMPAR.com – Desakan DPRD Kabupaten Bekasi agar Pemerintah Daerah segera melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus bergulir. Langkah tersebut dinilai mendesak demi menekan beban belanja pegawai yang saat ini melonjak drastis dan membayangi kemampuan fiskal daerah.
Namun, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang belum memberikan sinyal percepatan. Ia mengakui belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai susunan OPD yang akan dirampingkan.
“Itu belum dibahas. Memang perampingan ini bertujuan efisiensi anggaran, tapi belum ada pembahasan dinas atau badan yang akan dirampingkan,” ujar Ade Kuswara, Kamis (20/11/2025).
Meski begitu, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Bekasi akan menindaklanjuti usulan tersebut jika dinilai relevan dengan kebutuhan daerah saat ini.
“Kalau memungkinkan dan bisa mengefisiensikan, pasti dibahas,” tambahnya.
DPRD: Struktur Banyak Tumpang Tindih, Anggaran Pegawai Menggila
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menegaskan, sejumlah OPD memiliki bidang dan program yang saling beririsan. Kondisi ini memperlihatkan adanya pemborosan struktur dan anggaran.
“Kami melihat dari hasil pembahasan KUA-PPAS, banyak bagian atau bidang yang programnya beririsan. Itu harus dikaji ulang,” tegas Ade Sukron.
Ia mencontohkan potensi penggabungan:
Dinas Perdagangan dengan Perindustrian
Perindustrian dengan Pariwisata
Bappeda dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah
dan sejumlah OPD lainnya
Menurutnya, perampingan tidak mengganggu pelayanan publik, justru memperkuat efektivitas birokrasi daerah.
Salah satu faktor yang memperparah kondisi fiskal daerah adalah membengkaknya belanja pegawai seiring jumlah ASN PPPK yang kini sudah mencapai belasan ribu orang. Situasi ini semakin berat lantaran pemerintah pusat memangkas dana transfer tahun depan.
DPRD Minta Langkah Cepat
DPRD menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah “tidak dalam keadaan baik-baik saja”, sehingga kebijakan efisiensi harus menjadi prioritas utama Bupati.
“Kami minta Pemkab segera ambil langkah strategis, bukan menunggu keadaan semakin memburuk,” tegas Ade Sukron.
Hingga kini, belum ada roadmap resmi dari Pemkab Bekasi mengenai arah kebijakan perombakan OPD.
Publik menunggu, apakah Pemkab akan mengantisipasi krisis fiskal dengan cepat, atau membiarkan belanja birokrasi terus menggerus anggaran pembangunan.
Reporter: Aceng Sobari