Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Perkuat Penyusunan APBD 2026, Tegaskan Kepatuhan Regulasi dan Sinkronisasi Pembangunan
BANDUNG | KabarGEMPAR.com – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus menggenjot upaya perencanaan anggaran untuk Tahun Anggaran 2026, yang menjadi tahun kedua pelaksanaan RPJMD dengan visi-misi AMANAH. Salah satu langkah strategis adalah pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2026, yang digelar untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami arah kebijakan terbaru dari pemerintah pusat.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi terbaru menjadi fondasi utama dalam proses penyusunan anggaran daerah. Ia menyebut kehadiran Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 sebagai panduan penting yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh OPD.
“Terbitnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 memberikan arah dan standar yang jelas bagi kita semua,” ujar Jeje, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, regulasi tersebut bukan sekadar pedoman teknis, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Dengan mengikuti aturan tersebut, proses perencanaan APBD diharapkan semakin sinkron, transparan, dan akuntabel.
“Regulasi ini memastikan penyusunan APBD lebih sinkron, transparan, dan akuntabel, serta sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah,” imbuhnya.
Bupati Jeje juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam menjaga kesinambungan pembangunan melalui penganggaran yang tepat sasaran.
“Mudah-mudahan penyusunan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” harapnya.
Ia menambahkan bahwa optimalisasi anggaran tahun 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pondasi pelayanan publik, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas layanan dasar.
“Tahun 2026 kita mengusung tema pembangunan: Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik,” tegas Jeje.
Langkah ini diharapkan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan visi Bandung Barat yang semakin maju, responsif, dan berorientasi pada pelayanan.
Laporan: Tim Kabar Bandung