Pelantikan Sekda Bekasi: Bupati Ade Ingatkan Birokrasi Jangan Jalan di Tempat, Peringatkan ASN Agar Tak Main-Main
BEKASI | KabarGEMPAR.com – Pelantikan Endin Samsudin sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi pada Jumat (28/11/2025) tidak sekadar seremonial rutin. Di balik prosesi di Aula Gedung KH. Noer Ali itu, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang melontarkan pernyataan keras yang menegaskan betapa krusialnya posisi Sekda dalam menertibkan birokrasi yang selama ini kerap tersendat.
Acara pelantikan yang dihadiri pejabat penting tingkat provinsi hingga Forkopimda tersebut justru menjadi panggung bagi Bupati Ade untuk mengkritisi kondisi internal Pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama soal lambannya pengelolaan data, kinerja birokrasi, serta rendahnya kepatuhan pada standar antikorupsi.
“Kalau Kosong Terlalu Lama, Pemerintahan Bisa Kacau”
Dalam sambutannya, Bupati Ade tanpa tedeng aling-aling mengingatkan bahwa kekosongan jabatan Sekda telah menghambat ritme kerja organisasi perangkat daerah.
“Kalau terlalu lama dibiarkan kosong, tentu tidak baik bagi perjalanan pemerintahan Kabupaten Bekasi,” ketus Ade.
Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa beberapa waktu terakhir birokrasi di Bekasi tidak bergerak optimal dan membutuhkan figur pengendali.
Teguran Bupati Terbukti: Tiga Hari Mengubah MCP KPK
Ade juga membuka fakta bahwa peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dari 44 persen menjadi 75 persen hanya terjadi setelah ia mengeluarkan “warning keras”.
“Ini berkat warning yang saya sampaikan,” ujarnya, kalimat yang memberi sinyal bahwa tanpa teguran, sebagian perangkat daerah diduga tidak serius menjalankan tugas pencegahan korupsi.
Keberhasilan peningkatan MCP hanya dalam tiga hari menimbulkan pertanyaan kritis: mengapa data yang seharusnya siap justru baru bergerak ketika ditekan? Kritik ini menjadi catatan penting bagi Sekda baru.
Sekda Diingatkan Jadi Bapak ASN, Bukan Bapak Kelompok Tertentu
Ade menegaskan bahwa Sekda harus menjadi pemersatu seluruh ASN, bukan hanya mengakomodasi kelompok tertentu di internal birokrasi.
“Rangkul semuanya, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.”
Pesan keras ini dianggap sebagai bentuk sindiran terhadap pola kerja sebelumnya yang dinilai tidak merata dan berpotensi menimbulkan friksi antar-perangkat daerah.
Peringatan Soal Disiplin: Jam Kerja Wajib, Anak Emas Dilarang
Di hadapan pejabat Pemkab Bekasi, pernyataan Bupati tampak menyinggung masalah kedisiplinan aparatur.
Ade menekankan bahwa tidak boleh ada lagi “anak emas” atau perlakuan istimewa.
“Jam kerja harus dipatuhi. Harus tegas memberi sanksi bagi yang melanggar dan apresiasi bagi yang berprestasi.”
Pesan ini menegaskan adanya masalah kedisiplinan dan standar kinerja yang selama ini belum ditegakkan secara konsisten.
Endin Akui Banyak PR: Aset Amburadul dan Fiskal Tertekan
Setelah dilantik, Endin Samsudin secara jujur mengakui sejumlah persoalan berat yang sudah menunggu di depan pintu: tergerusnya dana transfer pusat, lemahnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), hingga kondisi APBD yang perlu “dibedah ulang”.
“Indikator aset kita masih rendah. Kita harus melakukan penertiban aset,” ungkapnya.
Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa pembenahan administrasi aset daerah, yang sering menjadi titik rawan penyimpangan, belum berjalan baik selama ini.
Pelantikan Sekda Bekasi kali ini menjadi momentum untuk menilai kembali kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Berbagai pengakuan dan teguran yang muncul justru memperlihatkan bahwa:
- birokrasi Bekasi masih permisif, bergerak setelah ditekan,
- sejumlah dinas belum patuh pada standar pencegahan korupsi,
- kedisiplinan ASN masih jauh dari ideal,
- dan manajemen aset daerah belum tertib.
Tugas berat kini berada di tangan Endin Samsudin. Pertanyaan terbesarnya: mampukah Sekda baru mengubah pola lama dan menjalankan peringatan keras Bupati menjadi tindakan nyata?
Laporan: Tim Kabar Bekasi