KPK OTT di 3 Lokasi: Jaksa, Kajari, hingga Bupati Terciduk, Korupsi Aparat Penegak Hukum Jadi Sorotan
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan ketegasannya dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. Kamis (18/12/2025), lembaga anti-rasuah itu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tiga lokasi berbeda: Bekasi, Kalimantan Selatan, dan Tangerang. OTT kali ini menjerat sejumlah aparat penegak hukum dan pejabat daerah, menegaskan bahwa praktik korupsi masih merajalela di berbagai lini pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa keprihatinannya terhadap banyaknya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), sangat besar. “Ini menjadi keprihatinan kita semua. Ternyata tindak pidana korupsi masih banyak terjadi, bahkan di kalangan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025).
OTT di Kalimantan Selatan menyorot perhatian publik karena KPK menangkap Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kajari HSU), Albertinus P Napitupulu, dan Kasi Intel Kejari HSU, Asis Budianto. Menurut informasi dari KPK, mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait penanganan perkara di wilayah hukum mereka.
Sementara di Bekasi, OTT menjerat Bupati Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, yang ikut diamankan. OTT ini diduga terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah.
Di Tangerang, seorang jaksa juga diamankan dalam OTT karena dugaan tindakan tidak profesional saat memeriksa terdakwa. Namun, kasus OTT Tangerang ini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk penanganan lebih lanjut.
Budi menekankan bahwa setiap tindak pidana korupsi akan merugikan masyarakat, karena dana publik yang seharusnya untuk pelayanan dan pembangunan diselewengkan. “Kita akan maju terus. KPK akan menindak semua kasus yang masih berjalan. Kami mohon dukungan masyarakat dan khususnya rekan-rekan jurnalis, karena negara tidak boleh kalah dengan korupsi,” tegasnya.
OTT yang dilakukan KPK kali ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah melakukan sejumlah OTT serupa, menjerat pejabat daerah, jaksa, hingga aparat kepolisian. Kasus-kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas aparat penegak hukum adalah kunci kepercayaan publik terhadap institusi negara.
KPK berharap tindakan tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh pejabat dan aparat hukum bahwa setiap penyalahgunaan wewenang dan korupsi akan diproses secara hukum. Dengan begitu, masyarakat diharapkan tetap percaya bahwa hukum ditegakkan secara adil, dan negara tetap memprioritaskan pelayanan publik di atas kepentingan pribadi.
Laporan: Tim Kabar Nasional