APBD Kabupaten Bekasi 2026 Disahkan Rp7,7 Triliun, Infrastruktur Digenjot di Tengah Sorotan Publik
BEKASI | KabarGEMPAR.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama DPRD Kabupaten Bekasi resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan total nilai mencapai Rp7,7 triliun. Pengesahan tersebut dilakukan usai disepakatinya hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026.
Penandatanganan APBD berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (24/12/2025), dan menjadi tonggak awal pelaksanaan program pembangunan daerah tahun depan, di tengah meningkatnya tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa RAPBD 2026 disusun dari berbagai sumber pendanaan, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, dana bagi hasil provinsi, pembiayaan lain yang sah, hingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
“Hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa belanja mandatori Kabupaten Bekasi tahun 2026 hampir seluruhnya telah terpenuhi sesuai ketentuan,” ujar Asep.
Infrastruktur Lampaui Batas Minimum
Salah satu sorotan utama dalam APBD 2026 adalah alokasi belanja infrastruktur yang mencapai 8,3 persen, melampaui batas minimum rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 7,5 persen. Anggaran tersebut difokuskan pada perbaikan dan peningkatan kualitas jalan, penerangan jalan umum (PJU), serta normalisasi dan pengembangan jaringan irigasi.
Selain infrastruktur, sektor pertanian juga mendapat porsi anggaran di atas ketentuan minimal. Jika batas minimal ditetapkan 2 persen, Pemkab Bekasi mengalokasikan sekitar 2,3 persen, sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan mendukung produktivitas petani.
Tak hanya itu, belanja pendidikan dan kesehatan juga dilaporkan telah melampaui batas mandatory spending, sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan.
Tambahan Dana Pusat dan Catatan Publik
Kabupaten Bekasi juga memperoleh dukungan tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp76 miliar, yang akan difokuskan untuk pembangunan dan rehabilitasi irigasi.
Meski demikian, pengesahan APBD 2026 tak lepas dari sorotan masyarakat, terutama terkait efektivitas pelaksanaan anggaran di lapangan, mengingat masih banyak keluhan warga soal kerusakan jalan, banjir, hingga layanan dasar yang belum merata di sejumlah wilayah.
Pemkab Bekasi menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk dalam pembahasan bantuan keuangan provinsi guna mendukung program-program strategis daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menaruh perhatian besar pada pembangunan Kabupaten Bekasi, khususnya di sektor infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Publik kini menanti, sejauh mana komitmen anggaran tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga di tingkat akar rumput.
Laporan: Tim Kabar Bekasi