Ramadan 2026: Janji Pendidikan Karakter, Tapi Anak Desa Bisa Kehilangan Hak Belajar!
Skema ambisius pemerintah di atas kertas, tapi kenyataannya, kesenjangan fasilitas dan guru bisa bikin murid pedesaan hanya jadi penonton.
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Pemerintah menetapkan skema pembelajaran Ramadan 2026 yang menekankan penguatan keagamaan dan karakter anak-anak. Namun, banyak pengamat pendidikan menilai kebijakan ini lebih indah di kertas daripada di lapangan. Di pedesaan, sekolah minim guru agama, fasilitas terbatas, dan anggaran pas-pasan bisa membuat murid hanya mengikuti formalitas tanpa makna nyata.
Menko PMK Pratikno menyatakan, Ramadan harus menjadi momentum pendidikan karakter. Anak-anak diharapkan bisa belajar tadarus, pesantren kilat, lomba adzan, MTQ, hingga gerakan satu jam tanpa gawai. “Kita ingin anak-anak belajar empati, gotong royong, dan kepedulian sosial,” tegasnya.
Namun pakar pendidikan Dr. Rafiq Hamzah menilai, “Skema ini bisa berakhir menjadi janji politik cantik di ruang rapat, karena banyak daerah tidak mampu menyiapkan kegiatan keagamaan dan sosial sesuai standar. Anak-anak di pedesaan bisa kehilangan kesempatan yang sama dengan murid di kota besar.”
Skema yang digariskan pemerintah:
Pembelajaran di luar satuan pendidikan: 18–20 Februari 2026
Pembelajaran tatap muka: 23 Februari – 16 Maret 2026
Libur pasca-Ramadan: 23–27 Maret 2026
Rafiq menegaskan, tanpa monitoring ketat, evaluasi, dan dukungan nyata bagi sekolah kurang mampu, kebijakan ini berisiko hanya menjadi retorika formalitas. “Anak-anak di desa menunggu janji itu berubah menjadi kenyataan,” ujarnya.
Ramadan 2026 bisa menjadi momentum transformasi karakter anak-anak Indonesia, tapi jika pemerintah tidak serius menindaklanjuti, kesenjangan pendidikan bisa makin melebar, dan janji mulia ini hanya akan berakhir di atas kertas.
Laporan: Tim Kabar Nasional
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
