SBNI Jabar Datangi KPK, Dukung KMP Usut Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) Jawa Barat mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (12/2/2026), sebagai bentuk dukungan terhadap laporan dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) di Kabupaten Purwakarta.
Kedatangan SBNI Jabar itu sekaligus menyatakan dukungan penuh kepada Komunitas Madani Purwakarta (KMP) yang sebelumnya melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan DBHP ke KPK.
Perwakilan SBNI Jabar menegaskan, pihaknya tidak ingin uang rakyat yang bersumber dari pajak dan dialokasikan untuk pembangunan daerah justru diduga disalahgunakan oleh oknum tertentu.
“Kami tidak ingin uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat diduga disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. KPK harus segera bertindak,” tegas perwakilan SBNI Jabar di depan Gedung KPK.
Uang Rakyat Bukan Bancakan
Menurut SBNI Jabar, DBHP merupakan dana strategis yang bersumber dari pajak dan diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di daerah.
Jika benar terjadi penyimpangan, kata mereka, hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat Purwakarta.
SBNI Jabar juga menyoroti lambannya penanganan laporan dugaan korupsi yang dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Mereka menilai, transparansi dan ketegasan menjadi kunci dalam menjaga integritas proses hukum.
Tiga Tuntutan Tegas
Dalam pernyataan resminya, SBNI Jabar menyampaikan tiga tuntutan kepada KPK:
- Mendesak KPK segera meningkatkan status laporan dugaan korupsi DBHP Purwakarta ke tahap penyelidikan dan penyidikan.
- Mendorong KPK bersikap transparan dalam proses penanganan perkara agar publik dapat melakukan pengawasan.
- Meminta penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih terhadap siapapun yang terlibat.
SBNI Jabar menegaskan, gerakan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan daerah. Mereka menyatakan siap menggalang aksi lanjutan bersama elemen masyarakat sipil apabila tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat.
Momentum Pembuktian Integritas
Bagi SBNI Jabar, dugaan korupsi DBHP Purwakarta menjadi momentum pembuktian integritas KPK dalam merespons laporan masyarakat.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kami akan terus mengawal kasus ini,” tutup pernyataan tersebut.
KabarGEMPAR.com akan terus berupaya mengonfirmasi perkembangan laporan tersebut kepada pihak terkait untuk memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.
Laporan: Heri Juhaeri
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com