KPK Awasi Anggaran Pendidikan Rp 757,8 Triliun di RAPBN 2026
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran sebesar Rp 757,8 triliun untuk sektor pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendampingi sekaligus mengawasi penggunaan dana tersebut.
“Karena pendidikan menjadi salah satu sektor prioritas yang dekat dengan kebutuhan masyarakat banyak, tentu akan dilakukan pengawasan dan pendampingan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).
Menurut Budi, langkah pengawasan diperlukan agar alokasi dana pendidikan benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Hal ini sekaligus untuk mencegah potensi kebocoran anggaran akibat praktik korupsi.“Sehingga KPK bisa melakukan upaya pencegahan, baik melalui fungsi koordinasi maupun supervisi yang melibatkan pemerintah daerah,” ujarnya.
Budi menjelaskan, pemerintah daerah memiliki kewenangan penting dalam menyusun regulasi pelaksanaan pendidikan serta melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan di wilayahnya.
Selain itu, KPK juga akan melakukan pendampingan melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. KPK bahkan dapat memberikan masukan berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan yang mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi di sektor pendidikan.
“Masukan itu ditujukan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan publik di sektor pendidikan,” kata Budi.
Ia menambahkan, KPK juga akan mengawal insersi pendidikan antikorupsi agar benar-benar terimplementasi di setiap jenjang pendidikan. Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak boleh sekadar formalitas kurikulum, melainkan harus menjadi sikap nyata dalam ekosistem sekolah.
Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
