Dugaan Intimidasi, Sekolah Swasta di Jabar Diancam Audit Khusus & Diminta Cabut Gugatan PTUN
BANDUNG | KabarGEMPAR.com – Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat, Ade D. Hendriana, mengungkap adanya dugaan intimidasi terhadap sekolah swasta terkait gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas Keputusan Gubernur Jabar mengenai Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).
Menurut Ade, bentuk intimidasi itu berupa rencana audit khusus terhadap sekolah swasta penerima Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
“Kami sepakat adanya audit, karena tiap tahun sekolah swasta juga diaudit Inspektorat Jawa Barat mengenai penggunaan BPMU. Tetapi kalau ada audit khusus sekolah swasta, kami mengingatkan Pemprov Jabar harus menempuh SOP yang berlaku,” tegas Ade, Senin (18/8/2025).
FKSS Jabar juga mendesak agar audit dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar sekolah swasta. “Sekolah negeri penerima Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) sebesar Rp 1,4 triliun juga harus diaudit. Jangan hanya sekolah swasta yang dananya jauh lebih kecil, yaitu Rp 600 miliar,” lanjutnya.
Pemanggilan FKSS Kabupaten/Kota
Selain audit, Ade juga menyingkap dugaan intimidasi lain dari Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Ia menyebut seluruh ketua FKSS kabupaten/kota dipanggil untuk menandatangani surat pernyataan mendukung program PAPS sekaligus mencabut gugatan PTUN.
“Bahkan, dibuat video pernyataan dukungan itu. Sampai sekarang ada FKSS kabupaten/kota yang sudah mencabut gugatan PTUN, padahal sebenarnya salah alamat, karena yang menggugat itu FKSS Jawa Barat, bukan kabupaten/kota,” ujarnya.
Respons Gubernur Jabar
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi gugatan delapan organisasi sekolah swasta ke PTUN. Ia menegaskan tidak mempermasalahkan gugatan tersebut, namun menyindir fakta bahwa sekolah swasta masih tetap menerima dana BOS maupun BPMU dari pemerintah.
Laporan: Tim Kabar Jabar | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
