Sri Mulyani Paparkan Delapan Agenda Asta Cita Prabowo, Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi salah satu dokumen keuangan negara paling krusial di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui rancangan ini, pemerintah berusaha mewujudkan visi besar pembangunan nasional yang terangkum dalam Asta Cita, delapan agenda prioritas yang menjadi arah kebijakan lima tahun ke depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN bukan sekadar catatan belanja dan penerimaan negara, melainkan instrumen kehadiran negara untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi rakyat Indonesia.
“APBN adalah instrumen kehadiran dan peran negara untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. RAPBN 2026 menjadi instrumen pelaksanaan Asta Cita, delapan agenda prioritas,” tegas Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI ke-3 Masa Sidang I, Kamis (21/8/2025).
Ketahanan Pangan: Rp164,4 Triliun
Agenda pertama adalah ketahanan pangan. Pemerintah mengalokasikan Rp164,4 triliun untuk memperkuat produksi dan distribusi pangan nasional. Anggaran ini akan dipakai untuk mencetak 550 ribu hektare sawah baru, penyediaan pupuk bersubsidi sebanyak 9 juta ton, pengadaan bibit unggul, penyediaan alat mesin pertanian, serta pembiayaan murah untuk petani.
Subsidi pupuk saja mencapai Rp46,9 triliun dengan target distribusi 9,62 juta ton pupuk. Langkah ini diperkuat dengan peran Perum Bulog sebagai penyangga stok pangan sekaligus pengendali harga beras di pasaran.
Sri Mulyani menyebut, reformasi besar-besaran telah dilakukan sejak 2025 dengan memangkas 145 regulasi pupuk yang rumit. “Hasilnya produksi beras meningkat, stok terjaga di atas 4 juta ton, harga stabil, dan petani semakin sejahtera,” ujarnya.
Ketahanan Energi: Rp402 Triliun

Agenda kedua, ketahanan energi, mendapat alokasi Rp402 triliun. Pemerintah menekankan dua fokus besar: menjaga stabilitas harga energi sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih.
Subsidi energi, insentif perpajakan, hingga perluasan listrik desa menjadi bagian penting untuk memastikan energi tetap tersedia secara merata, terjangkau, dan berkelanjutan.
Makan Bergizi Gratis: Rp335 Triliun
Agenda ketiga adalah program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan anggaran mencapai Rp335 triliun, program ini menjadi sorotan publik karena menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat.
Dana tersebut terdiri dari Rp268 triliun belanja langsung dan Rp67 triliun cadangan. Targetnya ambisius: menjangkau 82,9 juta penerima, terdiri dari 71,9 juta siswa, 2,9 juta ibu hamil dan menyusui, serta 8,1 juta balita.
“Program makan bergizi gratis bukan hanya untuk meningkatkan gizi anak, tapi juga untuk memberdayakan UMKM, membangkitkan ekonomi lokal, dan memperkuat rantai distribusi pangan di seluruh provinsi,” jelas Sri Mulyani.
Pendidikan: Rp757,8 Triliun
Sektor pendidikan tetap menjadi tulang punggung pembangunan. Pemerintah menetapkan 20% dari total belanja negara atau Rp757,8 triliun untuk pendidikan pada 2026.
Alokasi ini dibagi dalam beberapa jalur:
Rp253,4 triliun melalui transfer ke daerah untuk biaya operasional sekolah, PAUD, serta tunjangan profesi guru.
Rp243,9 triliun untuk kementerian dan lembaga, termasuk Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kemenag.
Rp223,6 triliun untuk mendukung program MBG yang langsung dirasakan 71,9 juta siswa.
Rp37 triliun untuk dana abadi pendidikan, penelitian, pesantren, perguruan tinggi, kebudayaan, hingga revitalisasi sekolah unggulan Garuda.
Program Kartu Indonesia Pintar akan menyasar 21,1 juta siswa, sementara Kartu Kuliah Indonesia Pintar untuk 1,2 juta mahasiswa. LPDP menargetkan pemberian beasiswa bagi 4.000 mahasiswa.
Kesehatan: Rp244 Triliun
Di sektor kesehatan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp244 triliun. Fokusnya pada revitalisasi rumah sakit, percepatan penurunan stunting, gizi ibu hamil dan balita, pengendalian penyakit menular, serta layanan cek kesehatan gratis.
“Sebanyak 96,8 juta masyarakat miskin dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dengan biaya ditanggung APBN,” tegas Sri Mulyani.
Desa, Koperasi, dan UMKM
Agenda keenam menitikberatkan pada pembangunan desa dan penguatan ekonomi rakyat. Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan murah melalui Bank Himbara untuk memperkuat koperasi desa dan UMKM.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, memotong rantai distribusi logistik, menghapuskan kemiskinan, dan memperkuat ketahanan pangan dari akar rumput.
Pertahanan Semesta: Rp185 Triliun
Agenda ketujuh adalah pertahanan. Pemerintah menganggarkan Rp185 triliun untuk modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), penguatan komponen cadangan, pemberdayaan industri strategis, serta peningkatan kesejahteraan prajurit.
Akselerasi Investasi, Perdagangan, dan Perumahan
Agenda terakhir adalah percepatan investasi, perdagangan, dan perumahan rakyat. Pemerintah memproyeksikan APBN 2026 sebagai katalis untuk menggerakkan investasi produktif, termasuk percepatan proyek hilirisasi bernilai lebih dari US$38 miliar di sektor energi, mineral, pertanian, hingga ekosistem baterai.
Untuk sektor perumahan, program 3 juta rumah rakyat terus diperluas. APBN 2026 diperkirakan mampu mendukung pembangunan 770 ribu unit rumah baru melalui fasilitas FLPP dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
Menuju Indonesia Tangguh 2026
Dengan RAPBN 2026, pemerintah berambisi menghadirkan wajah baru pembangunan nasional. Agenda besar Asta Cita—mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan—diharapkan menjadi fondasi Indonesia menuju negara tangguh, mandiri, dan sejahtera.
“Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan tata kelola APBN yang transparan dan akuntabel,” pungkas Sri Mulyani.
Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com