ASN Menganggur Akan Ditempatkan di Sekolah, Dedi Mulyadi: “Daripada Numpuk di Kantor, Mending Jadi TU”
BANDUNG | KabarGEMPAR.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana memperbantukan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk menjadi tenaga tata usaha (TU) di SMA dan SMK. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi pasca turunnya dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar tahun 2026.
Langkah itu disampaikan Dedi usai menghadiri kegiatan di Makodam III/Siliwangi Bandung, Ahad (5/10/2025). Ia mengungkapkan, penugasan ASN sebagai tenaga administrasi sekolah merupakan bentuk optimalisasi sumber daya manusia yang selama ini dinilai belum produktif.
“Hari ini saya meminta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengkaji pegawai-pegawai di OPD yang tidak punya peran strategis. Mereka akan diarahkan menjadi tenaga tata usaha di SMA dan SMK,” kata Dedi.
Menurutnya, penempatan ASN di sekolah akan membantu para kepala sekolah dalam mengelola administrasi, terutama terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini menjadi beban tambahan bagi tenaga pendidik.
“Dengan begitu, pengurusan administrasi sekolah jadi lebih ringan. Selain itu, jumlah pegawai yang masuk setiap hari bisa dikurangi, sehingga beban listrik di kantor pun berkurang,” ujarnya.
Dedi menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran daerah, terutama pada sektor belanja listrik dan operasional kantor. Ia juga memastikan kebijakan tersebut akan mulai dieksekusi pada Januari 2026, dengan SK penugasan langsung ke sekolah-sekolah.
“Jadi langsung SK-nya di sekolah, diperbantukan. Daripada numpuk di kantor enggak ada kerjaan. Banyak ASN yang enggak kebagian job, termasuk PPPK, ya sudah, simpan di situ aja,” tambahnya.
Terkait jenjang karier ASN yang diperbantukan, Dedi menyebut hal itu tidak akan menjadi persoalan. ASN tetap bisa kembali ke OPD asal tergantung kebutuhan dan perencanaan karier ke depan.
“Enggak ada masalah kalau mau kembali, tergantung perjenjangan karier. Yang penting tugas-tugas di sekolah bisa selesai. Jangan sampai di satu sisi ada ASN nganggur, di sisi lain beban kerja di sekolah menumpuk,” tegasnya.
APBD Jabar 2026 Turun Rp2,4 Triliun
Penempatan ASN di sekolah menjadi salah satu respons atas penurunan APBD Jawa Barat tahun 2026 sebesar Rp2,4 triliun, akibat berkurangnya dana transfer pusat.
Beberapa pos yang mengalami penurunan di antaranya:
- Dana Bagi Hasil (DBH) dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar,
- Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun,
- Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dihapus senilai Rp276 miliar,
- DAK nonfisik BOS turun dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.
Dengan koreksi tersebut, total APBD Jabar yang semula diproyeksikan Rp31,1 triliun, direvisi menjadi Rp28,6 triliun.
Langkah efisiensi yang digagas Dedi Mulyadi ini disebut sebagai bagian dari strategi adaptif pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan.
Laporan: Tim Kabar Jabar
