Bantuan Sekolah Swasta di Jabar Dihapus 2026, DPRD: Anggaran Pendidikan Nol Rupiah
BANDUNG | KabarGEMPAR.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan menghapus seluruh bantuan anggaran untuk sekolah swasta pada tahun 2026. Keputusan ini memicu keprihatinan luas, mengingat sekolah swasta selama ini menjadi tulang punggung pendidikan bagi ratusan ribu siswa yang tak tertampung di sekolah negeri.
Kepastian tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Mulyana Yusuf, usai rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Ia menegaskan, alokasi bantuan pendidikan bagi sekolah swasta tahun 2026 resmi bernilai nol rupiah.
“Dengan berat hati saya sampaikan, bantuan Pemprov Jawa Barat untuk sekolah swasta pada 2026 dipastikan Rp0,” ujar Mulyana, Selasa (27/1/2026).
Padahal sebelumnya, Pemprov Jabar masih mengucurkan bantuan melalui skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Bahkan, sempat muncul wacana pengalihan bantuan tersebut menjadi beasiswa personal atau bantuan operasional sekolah swasta.
Namun rencana itu tak pernah terealisasi.
“Faktanya, semua bantuan itu benar-benar dihapus. Tidak ada BPMU, tidak ada beasiswa, tidak ada bantuan operasional,” tegas Mulyana.
Alasan Anggaran Dipertanyakan
Menurut Mulyana, penghapusan bantuan ini dipicu oleh pemotongan anggaran dari pemerintah pusat serta adanya tunggakan keuangan di lingkungan Pemprov Jawa Barat, khususnya terkait proyek-proyek fisik.
Namun ia menilai, pendidikan seharusnya tidak menjadi korban kebijakan tambal sulam anggaran.
“Kalau ada tunggakan akibat pekerjaan fisik, seharusnya yang dikoreksi adalah proyek fisiknya. Bukan justru memangkas bantuan pendidikan yang langsung menyentuh masyarakat,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa sekolah swasta bukan entitas bisnis semata, melainkan bagian dari sistem pendidikan nasional yang turut menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Masih Ada Harapan di APBD Perubahan?
Meski demikian, Mulyana menyebut masih ada peluang bantuan pendidikan untuk sekolah swasta muncul kembali melalui APBD Perubahan 2026. Namun hingga kini, belum ada jaminan politik maupun administratif yang pasti.
Kebijakan penghapusan ini dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang selama ini bergantung pada sekolah swasta berbiaya rendah.
KabarGEMPAR.com mencatat, keputusan ini berpotensi menjadi preseden buruk jika tidak segera dikoreksi, karena pendidikan bukan sekadar pos anggaran, melainkan kewajiban konstitusional negara.
Laporan: Tim Kabar Jabar