BGN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 50 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 50 triliun kepada Komisi IX DPR RI guna mempercepat realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut alokasi awal sebesar Rp 71 triliun belum mencukupi untuk menjangkau seluruh target sasaran, yakni 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

“Kalau kita selesaikan proses verifikasi mitra dalam dua minggu ini, maka di akhir Juli kita bisa memiliki sedikitnya 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif. Padahal target kita pada Agustus hanya 8.000,” kata Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Senin, 1 Juli 2025.

Saat ini, tercatat sebanyak 1.863 SPPG telah aktif, dengan 14.304 calon mitra lainnya dalam tahap verifikasi. BGN menargetkan pelayanan MBG akan menjangkau 24 juta penerima pada Agustus, meningkat menjadi 42 juta pada September, 63 juta di Oktober, dan mencapai 82,9 juta penerima pada November.

Rincian Anggaran dan Tantangan Realisasi

Program MBG awalnya dirancang dengan anggaran total Rp 171 triliun, terdiri dari Rp 71 triliun anggaran dasar dan Rp 100 triliun cadangan. Namun, pemerintah memutuskan memangkas cadangan menjadi Rp 50 triliun, dengan alasan keterbatasan kapasitas pelaksanaan, bukan kendala fiskal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa hingga pertengahan tahun, serapan anggaran MBG baru mencapai Rp 5–5,5 triliun. Ia memperkirakan belanja MBG berpotensi membengkak hingga Rp 240 triliun jika program dijalankan penuh selama 12 bulan.

“Kami mencermati kemampuan pelaksanaan di lapangan. Untuk tahun ini, kapasitas penyerapan tidak memungkinkan jika langsung diberi Rp 171 triliun penuh,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja di DPR.

Koordinasi Lintas Kementerian

Pelaksanaan MBG bersifat lintas sektoral, melibatkan:

Ÿ Kementerian Kesehatan: memastikan standar gizi dan keamanan pangan.

Ÿ BPOM: melakukan inspeksi fasilitas produksi dan distribusi makanan.

Ÿ BKKBN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara: membantu proses pendataan sasaran dan pendampingan teknis.

Ÿ Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial: memfasilitasi integrasi program ke satuan pendidikan dan kelompok rentan.

BGN menegaskan, sistem pemantauan dan verifikasi sedang diperkuat untuk memastikan tidak ada penyelewengan dan semua bantuan tepat sasaran.

Target Sosial dan Dampak Ekonomi

Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Program ini menyasar siswa PAUD, SD, SMP, serta kelompok ibu hamil dan balita, dengan tujuan utama mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas gizi nasional.

Selain dampak kesehatan, BGN menyebut program ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ribuan SPPG digerakkan dari UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal, menciptakan lapangan kerja di sektor pengolahan makanan, distribusi, dan pertanian.

“Kami tidak sekadar menyalurkan makanan. Kami ingin menciptakan ekosistem gizi yang berkelanjutan dan berdaya dorong ekonomi rakyat,” kata Dadan.

Usulan tambahan Rp 50 triliun mencerminkan skala ambisius program MBG, sekaligus menggarisbawahi tantangan implementasi di lapangan. Dengan tenggat waktu hanya lima bulan untuk menjangkau puluhan juta penerima, efektivitas realisasi anggaran, kecepatan verifikasi, dan integritas pelaksanaan akan menjadi faktor penentu keberhasilan.

Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com