Menteri Keuangan Purbaya Akan “Sidak” Kementerian, Anggaran Tak Terserap Akan Diambil Kembali

JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kementerian dan lembaga (K/L) yang penyerapan anggarannya masih rendah. Jika sampai akhir tahun anggaran tidak terserap, Purbaya memastikan dana tersebut akan diambil kembali untuk dialihkan ke program yang langsung dirasakan masyarakat.

Purbaya mengungkapkan, izin terkait rencana ini telah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia akan mulai keliling K/L pada bulan depan.

“Tadi saya izin ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Menteri Keuangan ini menegaskan, pihaknya memberi waktu sampai akhir Oktober 2025 untuk menilai penyerapan anggaran K/L. Jika dianggap tidak bisa terserap, anggaran akan diambil kembali dan dialihkan ke program-program yang siap dan langsung menyentuh masyarakat.

“Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka pikir nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jadi ini akan kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertambah ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur,” tegasnya.

Purbaya juga menekankan komitmen percepatan belanja negara secara efektif. Ia ingin di bawah kepemimpinannya, tidak ada lagi sisa anggaran berlimpah di akhir tahun.

“Saya inginkan nanti di akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi nggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi. Uang dipakai untuk pembangunan,” kata Purbaya usai rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (12/9).

Lebih lanjut, Purbaya menyebut akan membentuk Tim Akselerasi Program Pembangunan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Investasi/Kepala BKPM. Tim ini bertugas meninjau percepatan penyerapan anggaran sekaligus efektivitas belanja negara.

“Mungkin dari triwulan III agak lambat sedikit, belanjanya dan ekonomi agak melambat, tapi saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah. Kalau itu jalan semua, program ini jalan, saya yakin target-targetnya akan sampai dan pertumbuhan ekonominya akan setinggi yang kita prediksi sebelumnya. Saya optimis, saya optimis sekali,” tambahnya.

Purbaya menegaskan pesan tegasnya: uang negara harus bergerak, bukan diam menumpuk di akhir tahun.

Laporan: Tim Kabar Nasional
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com

Program PKH di Pakisjaya Masuki Tahap Pembagian Kartu untuk 3.000 KPM

“Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, memasuki tahap pembagian kartu. Proses berlangsung selama dua hari, berjalan tertib, dan menandai langkah baru penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, praktis, serta tepat sasaran.”

KARAWANG | KabarGEMPAR.com – Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, memasuki tahap pembagian kartu bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan Bank BNI menyalurkan program ini melalui delapan desa dengan jumlah penerima lebih dari 3.000 KPM.

Kegiatan berlangsung selama dua hari sejak Senin (15/9/2025) dan berjalan tertib. Sekretaris Camat Pakisjaya, Dekky SIE, S.STP., MM., menjelaskan, “Kegiatan ini berasal dari Kementerian Sosial dan mendapat dukungan tim PKH di desa-desa. Kecamatan hanya memfasilitasi tempat serta berkoordinasi dengan PKH dan TKSK,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).

Dekky menegaskan, tahap ini belum mencakup pencairan dana. Penerima hanya menerima kartu atau ATM yang akan digunakan untuk mencairkan bantuan. “Pencairan berlangsung langsung melalui ATM masing-masing, sehingga lebih mudah dan transparan,” katanya.

Selain PKH, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga berjalan dengan mekanisme serupa. Pemerintah berharap bantuan dapat tersalurkan lebih tepat waktu sekaligus tepat sasaran.

Dekky menambahkan, penyaluran bantuan kini lebih tertib dibanding sebelumnya. “Alhamdulillah, pembagian semakin baik dan mulai tepat sasaran. Data penerima fiktif maupun yang sudah tidak berhak dihapus secara bertahap. Harapannya, PKH benar-benar dirasakan keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.

Dengan sistem baru ini, warga Kecamatan Pakisjaya menyambut positif karena penyaluran bantuan berlangsung transparan, praktis, dan langsung menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Reporter: Dedi Iskandar
Editor: Hardi Hanto

Airlangga: Koperasi Desa Merah Putih Target Serap 1 Juta Tenaga Kerja Hingga Akhir 2025

“Yang pertama tentu Koperasi Desa Merah Putih, ada 80 ribu unit. Karyawan baru diperkirakan bisa menyerap 681 ribu orang, dan targetnya sejuta orang di bulan Desember 2025,” – Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.

JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih (KDMp) ditargetkan mampu menyerap hingga satu juta tenaga kerja baru pada Desember 2025. Program ini disebut sebagai salah satu pilar utama dalam paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang tengah digulirkan pemerintah.

Airlangga menyebut Presiden memberi perhatian khusus terhadap sejumlah program strategis yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. “Yang pertama tentu Koperasi Desa Merah Putih, ada 80 ribu unit. Karyawan baru diperkirakan bisa menyerap 681 ribu orang, dan targetnya sampai sejuta orang di bulan Desember,” kata Menko Perekonomian dalam keterangannya.

Selain KDMp, pemerintah juga mendorong program Kampung Nelayan Merah Putih, yang ditargetkan membangun 100 desa nelayan baru pada 2025. Dari program ini, diperkirakan 8.645 tenaga kerja dapat terserap. Dalam jangka panjang, pengembangan 4.000 titik desa nelayan ditargetkan mampu menciptakan 200 ribu lapangan kerja baru.

Di sektor kelautan, perhatian pemerintah tertuju pada revitalisasi tambak di kawasan Pantura seluas 200 hektare. Program ini diperkirakan membuka lapangan kerja bagi 168 ribu orang. Sementara itu, modernisasi kapal nelayan juga masuk agenda prioritas dengan target 1.000 kapal baru yang mampu menciptakan 200 ribu pekerjaan baru.

Airlangga merinci, kapal nelayan tersebut mencakup berbagai ukuran mulai dari 30 GT hingga 2.000 GT, sebagian besar dialokasikan untuk Koperasi Nelayan Merah Putih, sementara kapal berkapasitas besar akan diperuntukkan bagi BUMN dan pelaku usaha eksisting seperti Jaladri.

Tak hanya sektor maritim, pemerintah juga menyiapkan program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali 870 ribu hektare lahan. Dengan komoditas unggulan seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala, program ini diharapkan mampu menyerap lebih dari 1,6 juta tenaga kerja.

“Berbagai program ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja masyarakat,” tegas Airlangga.

Laporan: Tim Kabar Nasional
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com

1.000 Kopdes Merah Putih Mulai Cairkan Pinjaman Rp 1 Triliun, Gunakan SAL APBN 2025

JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Ferry Juliantono mengumumkan pencairan perdana pinjaman kepada 1.000 unit Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes/KDMp) oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Total plafon pinjaman yang disalurkan dalam tahap awal ini mencapai Rp 1 triliun.

Dana tersebut bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada APBN 2025, dengan landasan hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025. Aturan itu mengatur penggunaan SAL tahun anggaran 2025 untuk mendukung bank yang menyalurkan pinjaman kepada koperasi desa/kelurahan Merah Putih.

“Yang 1.000 Kopdes, seperti yang tadi disampaikan Pak Doni (Danantara), ada sekitar Rp 1 triliun hari ini sudah bisa dicairkan,” ujar Ferry seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Gedung Kemenko Pangan, Senin (15/9/2025).

Target 16.000 Kopdes

Menurut Ferry, setelah pencairan awal, giliran 16.000 unit Kopdes Merah Putih lainnya akan menerima pinjaman serupa. Mekanismenya dilakukan bertahap sambil menunggu regulasi tambahan dari Kementerian Keuangan.

Masing-masing Kopdes akan mendapat plafon pinjaman Rp 3 miliar, dengan fokus usaha meliputi penyediaan sembako, logistik, pupuk, hingga layanan dasar masyarakat seperti apotek dan klinik desa.

“Dengan penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di Himbara, posisi perbankan semakin kuat untuk mendukung operasionalisasi Kopdes,” jelas Ferry.

Penyederhanaan Akses

Ferry juga memastikan proses pengajuan pinjaman kini jauh lebih sederhana. Sejumlah persyaratan yang dianggap berbelit telah dihapuskan. Himbara di daerah akan mendampingi langsung koperasi desa dalam proses pencairan.

“16.000 Kopdes yang sudah mengajukan proposal tinggal menunggu. Kalau asumsi per unit Rp 3 miliar, berarti 16.000 x Rp 3 miliar, tapi pencairannya akan dilakukan secara berjenjang,” pungkasnya.

Program pinjaman Kopdes Merah Putih ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat distribusi kebutuhan pokok hingga layanan dasar masyarakat.

Laporan: Tim Kabar Nasional
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com

Zulhas Desak Himbara Segera Kucurkan Pinjaman Rp 200 Triliun ke Kopdes Merah Putih

JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) segera menyalurkan pinjaman kepada Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes/KDMP). Ia mengingatkan bahwa dana Rp 200 triliun yang sudah ditempatkan pemerintah di Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak boleh terlalu lama mengendap.

“Jangan sampai dana ini mengendap agak lama, padahal koperasi sudah sangat membutuhkan,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Gedung Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025), dikutip dari Kompas.com.

Zulhas menegaskan, modal tersebut sangat penting bagi lebih dari 80 ribu Kopdes Merah Putih yang telah resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025 lalu. Kehadiran koperasi desa itu diharapkan mampu menyediakan kebutuhan masyarakat secara langsung, mulai dari sembako, LPG, hingga pupuk.

Aturan Berbelit, Penyaluran Terhambat

Zulhas mengakui selama enam bulan terakhir aturan teknis pendanaan Kopdes terkesan berbelit-belit sehingga memperlambat program. Namun, menurutnya keputusan pemerintah menempatkan Rp 200 triliun di Himbara menjadi titik terang baru.

“Peraturan yang rumit-rumit selama enam bulan kita rumuskan itu ternyata sekarang satu hari, dua hari bisa selesai. Hari ini rapat setengah jam kelar. Jadi modalnya sudah ada, aturannya sudah jelas. Tinggal proposal sederhana dari koperasi disiapkan, saya kira dalam dua hari sudah bisa beres,” beber Zulhas.

Apresiasi Menkeu Purbaya

Menko Pangan juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang hadir langsung dalam rapat koordinasi. Menurut Zulhas, kehadiran Purbaya memberi harapan baru setelah persoalan pendanaan Kopdes sempat berlarut-larut.

“Ini yang kami tunggu-tunggu berbulan-bulan. Sekarang modalnya sudah ada, tinggal disebarluaskan agar teman-teman Kopdes bisa segera jalan. Jangan sampai tertunda lagi,” tegasnya.

Dengan adanya dorongan percepatan pencairan pinjaman ini, pemerintah optimis Kopdes Merah Putih segera bergerak membantu perekonomian desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com

Pedagang Pasar Proklamasi Geruduk Kantor Camat Rengasdengklok, Tuntut Penertiban Pedagang Liar

KARAWANG | KabarGEMPAR.com – Suasana Kantor Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, memanas pada Jumat (12/9/2025). Puluhan pedagang Pasar Proklamasi mendatangi camat dengan nada marah dan kecewa. Mereka menuntut pemerintah segera menertibkan sekaligus merelokasi pedagang liar yang masih berjualan di jalan-jalan utama Rengasdengklok.

Para pedagang menilai pemerintah setengah hati dalam penataan pasar. Padahal Pasar Proklamasi sudah ditetapkan sebagai pusat perdagangan resmi, namun masih banyak pedagang bebas berjualan di luar lokasi pasar. Kondisi ini membuat pedagang resmi merugi dan menimbulkan kesemrawutan di pusat kota kecamatan.

“Kami sudah bayar kios dan retribusi, tapi pedagang liar dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan terus, kami yang resmi bisa mati pelan-pelan,” tegas salah seorang pedagang dalam aksi tersebut.

Mereka menuntut agar Pasar Proklamasi menjadi pusat perdagangan satu-satunya di Rengasdengklok. Bahkan, pedagang memberi ultimatum agar camat bersama dinas terkait segera bertindak. Jika tidak, mereka mengancam akan menggelar aksi lebih besar lagi, bahkan membawa dagangan ke Kantor Bupati Karawang.

Wawan, salah seorang pedagang, menilai pemerintah hanya berkutat pada rapat tanpa hasil konkret.
“Tuntutan kami jelas, jangan hanya rapat internal-eksternal bertahun-tahun. Kami menuntut tindakan nyata. Pak Camat tadi memberi waktu satu minggu setelah HUT Karawang. Kalau tidak ada tindakan tegas, mungkin kami siap turun dengan aksi lebih besar dan membawa dagangan ke depan kantor bupati,” ujarnya.

Camat Rengasdengklok menyatakan akan menampung aspirasi pedagang dan berjanji menyampaikan persoalan tersebut ke tingkat kabupaten. Namun pedagang mengingatkan agar janji itu tidak sekadar formalitas tanpa langkah nyata.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, meski ketegangan sempat terasa karena para pedagang mengaku sudah terlalu lama menunggu penertiban.

Sementara itu, Plt Sekretaris Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindag) Kabupaten Karawang, Burhanudin, menegaskan bahwa hasil rapat akan segera ditindaklanjuti dengan mengirim surat resmi kepada Bupati Karawang.
“Alhamdulillah kondusif. Tindak lanjutnya, kami akan berkirim surat dan melaporkan kepada pimpinan, karena kewenangan sepenuhnya ada di Bupati,” ungkapnya.

Reporter: Sujoko Kusumah | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com

Rekening PKH-BPNT Dipakai Judi Online, Bansos Langsung Dihapus

BANJAR | KabarGEMPAR.com – Puluhan rekening penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Banjar, Jawa Barat, terdeteksi digunakan untuk praktik judi online (judol). Akibatnya, Kementerian Sosial (Kemensos) RI langsung memutus penyaluran bantuan bagi penerima yang terindikasi menyalahgunakan rekening bansos tersebut.

Kepala Dinas Sosial P3A Kota Banjar, Hani Supartini, mengungkapkan pihaknya telah menerima Surat Edaran resmi dari Kemensos terkait penghentian bantuan. Total ada 74 rekening penerima manfaat program PKH dan BPNT yang terindikasi dipakai untuk aktivitas judi online.

“Kami mendapat surat dari Kemensos RI, terdapat 74 penerima bantuan yang rekeningnya terindikasi digunakan untuk judi online,” kata Hani kepada wartawan, Kamis (11/9/2025).

Menurutnya, sebagian rekening yang masuk daftar temuan PPATK tersebut masih terdata aktif sebagai penerima bansos yang seharusnya disalurkan minggu ini. Namun, bantuan segera dihentikan.

Koordinasi dengan Bank PenyalurDinsos P3A Kota Banjar akan segera berkoordinasi dengan Bank Himbara, dalam hal ini BNI, untuk memastikan bantuan tidak lagi dicairkan ke rekening yang bermasalah.

“Kami akan koordinasikan dengan Bank Himbara agar tidak mendistribusikan bantuan tersebut. Bantuan langsung dihapus,” tegas Hani.

Hasil Penelusuran PPATK dan KemensosHani menjelaskan, rekening penerima bansos yang terindikasi judi online terdeteksi melalui kerja sama PPATK dengan Kemensos RI. Sistem akan membaca secara otomatis bila rekening dipakai untuk transaksi judi online, baik oleh penerima bansos sendiri maupun anggota keluarganya.

“Pokoknya kalau rekening bantuan itu digunakan judol, nanti akan terdeteksi, terlepas siapa pun yang memakainya,” tambahnya.

Selain kasus judi online, ada pula penerima bansos yang bantuannya dihentikan karena alasan lain. Misalnya, karena penerima sudah dianggap mandiri secara ekonomi atau telah diangkat menjadi ASN PPPK.

“Penghentian bukan semata karena judi online. Ada juga penerima yang sudah mandiri dan ada yang menjadi ASN PPPK,” pungkas Hani.

Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat bansos yang seharusnya untuk kebutuhan pokok masyarakat miskin justru disalahgunakan untuk perjudian. Pemerintah menegaskan akan terus melakukan pemantauan agar program bansos tepat sasaran dan tidak melenceng dari peruntukannya.

Laporan: Tim Kabar Jabar | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com

Kemenkop UMKM Buka Rekrutmen Asisten Bisnis untuk Program Koperasi Desa Merah Putih

JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UMKM) resmi membuka rekrutmen posisi Asisten Bisnis (Business Assistant) untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pendaftaran dibuka mulai 9 hingga 14 September 2025 dan seluruh proses seleksi dilakukan secara daring (online) tanpa biaya.

Program ini merupakan kolaborasi antara Kemenkop UMKM dengan Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI) dalam rangka menjaring para profesional serta pelaku usaha terbaik untuk memperkuat ekosistem koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Program ini adalah panggilan bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin berkontribusi langsung dalam pengembangan ekonomi kerakyatan,” demikian bunyi rilis resmi Kemenkop, Selasa (9/9/2025).

Tugas dan Periode Kontrak

Para kandidat yang lolos akan bertugas mendampingi koperasi di desa dan kelurahan selama periode Oktober hingga Desember 2025. Kemenkop menegaskan pendaftaran hanya melalui tautan resmi: https://bakdkmp.lptui.co.id/ untuk menghindari penipuan.

Persyaratan Utama

Beberapa kualifikasi penting bagi calon peserta, antara lain:

WNI berusia 25–55 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki NPWP aktif.

Tidak sedang terikat kontrak kerja di instansi lain.

Pakar/profesional: Minimal S1, diutamakan dengan sertifikat kewirausahaan.

Pelaku usaha: Minimal SMA (diutamakan D3), usaha berjalan ≥2 tahun, memiliki izin usaha (NIB), omzet tahunan ≥Rp500 juta.

Bersedia ditempatkan di lokasi KDKMP sesuai kontrak.

Jadwal Seleksi Rekrutmen

Registrasi Kandidat: 9 – 14 September 2025

Pengumuman Administrasi: 15 September 2025

Tes Potensi Akademik: 16 – 18 September 2025

Pengumuman Tes Tahap 1: 19 September 2025

Psikotes, Proposal Bisnis & Wawancara: 20 – 22 September 2025

Pengumuman Final: 29 September 2025

Bagi masyarakat yang berminat, informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui narahubung resmi di info@lptui.co.id.

Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com

Buruh Desak PTKP Naik 7,5 Juta, Negara Bisa Kehilangan Triliunan

JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Usulan buruh agar ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) naik dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan kembali mencuat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sebelumnya menyuarakan kenaikan tersebut demi meringankan beban pekerja sekaligus mendorong daya beli masyarakat.

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui detail usulan tersebut. “Kami belum bicarakan masalah itu. Kalau ada masukan ke tim di Kemenkeu mungkin bisa didiskusikan. Cuma karena saya baru, belum semua laporan masuk ke saya. Nanti saya lihat seperti apa,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Saat ditanya lebih lanjut apakah akan ada perhatian khusus dari pemerintah, Purbaya menjawab singkat: “Belum tahu, nanti kita lihat.”

PTKP Dianggap Terlalu Rendah

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai reformasi pajak dengan menaikkan PTKP dapat menggerakkan perekonomian. Menurutnya, ambang batas PTKP saat ini terlalu rendah.

“PTKP kita hanya Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Itu membuat masyarakat kelas menengah semakin tergerus karena penghasilannya langsung kena potong pajak,” ujar Huda.

Ia menambahkan, pajak seharusnya menjadi instrumen yang bisa menggerakkan ekonomi yang tengah lesu.

Risiko Defisit Anggaran

Namun, peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan risiko fiskal yang harus diantisipasi. Menurutnya, pengalaman pada 2013 menunjukkan kenaikan PTKP 53% membuat penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi anjlok Rp 13 triliun.

“Kalau saat ini usulannya naik ke Rp 7,5 juta, artinya ada kenaikan 70%. Potensi kehilangan penerimaan negara tentu jauh lebih besar. Padahal belanja pemerintah lagi tinggi-tingginya, seperti subsidi energi, bansos, kesehatan, dan pendidikan,” jelas Yusuf.

Ia menegaskan, jika basis pajak formal menyempit drastis, pemerintah berisiko menutup celah lewat utang baru atau menaikkan tarif pajak lain, misalnya PPN atau cukai.

Dampak Jangka Panjang

Meski demikian, Yusuf mengingatkan bahwa studi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu pasca kenaikan PTKP 2013 menemukan pola menarik. Penurunan penerimaan PPh orang pribadi hanya berlangsung 1-2 tahun. Setelah itu, ekonomi pulih dan penerimaan pajak kembali normal seiring naiknya konsumsi masyarakat.

Dengan demikian, perdebatan kenaikan PTKP kali ini bukan hanya soal keberpihakan pada buruh, tetapi juga soal keseimbangan antara daya beli rakyat dan ketahanan fiskal negara.

Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com

Petani di Pebayuran Resah, Ratusan Hektar Sawah Terancam Gagal Panen

BEKASI | KabarGEMPAR.com – Para petani di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, tengah menghadapi masa sulit akibat kekeringan yang melanda lahan persawahan. Hal ini terjadi di Desa Karang Segar dan Karang Jaya, sejumlah petani mengaku kesulitan mencari air untuk mengairi sawah hingga menyebabkan potensi gagal panen.

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, kekeringan di Pebayuran berdampak pada enam desa dengan total 207 hektar sawah terancam kering. Kondisi ini membuat petani semakin resah karena musim tanam terganggu.

“Air sudah tidak ada, sawah kering, kami bingung harus bagaimana. Kami berharap pemerintah bisa segera membantu menyediakan air agar bisa menanam kembali,” kata Yayan, seorang petani di Karang Segar, saat ditemui, Sabtu (6/9/2025).

Hal senada disampaikan Sahrul, petani lain di Karang Jaya. Ia menuturkan, banyak petani terpaksa menunda penanaman padi karena sawah tidak bisa diolah tanpa pasokan air.

Status Tanggap Darurat

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan di wilayah tersebut. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan normalisasi sungai menggunakan alat berat. Upaya ini dilakukan untuk membuka jalur air dan mendorong aliran masuk ke area persawahan.

“Kami berupaya mempercepat normalisasi sungai agar air bisa mengalir ke sawah warga. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah lain untuk mengurangi dampak kekeringan,” kata pejabat BPBD Kabupaten Bekasi.

Selain penanganan darurat, pemerintah daerah juga menyiapkan upaya jangka panjang untuk mengantisipasi kekeringan berulang. Beberapa di antaranya adalah:

• Normalisasi saluran air untuk meningkatkan aliran air ke persawahan.

• Pengembangan sistem irigasi yang lebih efektif guna menghemat dan mengefisienkan penggunaan air.

Petani berharap langkah-langkah tersebut dapat segera direalisasikan agar produksi padi tetap terjaga dan krisis pangan bisa dihindari.

Reporter: Dedi Iskandar | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com