KabarGEMPAR.com

Setiap berita bukan sekadar informasi, tapi kejutan yang membuka mata.

URL Berhasil Disalin

Politik

PDIP Nilai Usulan Cak Imin Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD sebagai Kemunduran Demokrasi

kabargempar.com
0
Ilustrasi Deddy Sitorus menyoroti potensi dampak buruk jika mekanisme pemilihan dikembalikan ke DPRD.

DPR dan Pemerintah Sepakat Soal RKUHAP: Sidang Bisa Disiarkan, Advokat Dapat Perlindungan

kabargempar.com
0
DPR-Pemerintah Sepakat di RKUHAP: Sidang Boleh Disiarkan, Advokat Dapat Kekebalan, Penghinaan Presiden Lewat Restoratif

MA Minta Pasal Pembatasan Kewenangan MA untuk Dihapus dari RKUHAP

kabargempar.com
0
Ketua Kamar Pidana MA, Prim Haryadi, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, mengusulkan penghapusan pasal di RKUHAP yang melarang Mahkamah Agung menjatuhkan putusan lebih berat dari pengadilan sebelumnya.

DPR Nilai Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Tak Bisa Langsung Diterapkan

kabargempar.com
0
Putusan MK ini tidak secara otomatis bisa langsung kita terapkan karena berimplikasi secara konstitusional,” kata Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Hanya 71 Anggota Hadir, Rapat Paripurna DPR Dikecam: “Paripurna Tanpa Paripurna”

kabargempar.com
0
Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (3/7/2025) hanya dihadiri fisik oleh 71 anggota dari total 580. Sisanya disebut "hadir" meski sedang kunjungan kerja. Pengamat sebut ini logika sesat: izin kok dianggap hadir?

Politisi Golkar Usul Revisi UU Pemda, Dorong Pengelolaan SMA/SMK Kembali ke Kabupaten/Kota

kabargempar.com
0
Agung Widyantoro, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pandangan Partai Politik Terbelah Soal Pemisahan Pemilu Berdasarkan Putusan MK

kabargempar.com
0
Ilustrasi Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa norma pemilu serentak tidak sejalan dengan amanat UUD 1945.

DPR Respons Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Puan: Semua Partai Akan Duduk Bersama

kabargempar.com
0
Puan Maharani menyatakan seluruh partai politik di parlemen akan duduk bersama membahas implikasi putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

NasDem Nilai Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Langgar UUD 1945

kabargempar.com
0
Lestari Moerdijat, dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).

DPRD Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Tuntaskan Nasib Ribuan Tenaga Honorer

kabargempar.com
0
Asep Endang M Syams, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya.