DBHP Rp71,7 Miliar Tak Ditransfer, KMP: Dialihkan ke Proyek Infrastruktur
PURWAKARTA | KabarGEMPAR.com – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) menyoroti tidak ditransfernya Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) senilai Rp71,7 miliar kepada desa-desa penerima pada 2016–2018. Fakta ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama KMP, Jumat (29/8/2025), yang menghadirkan eksekutif daerah.
Ketua DPRD Purwakarta menegaskan, penahanan DBHP saat itu tidak melalui mekanisme hukum yang sah. “Tidak ada kondisi luar biasa (force majeure), tidak ada persetujuan DPRD, dan tidak melalui mekanisme perubahan APBD. Artinya, penahanan DBHP adalah perbuatan melawan hukum,” tegasnya.
Zaenal Abidin, Ketua KMP, menilai dana wajib transfer desa hanya bisa ditunda bila terjadi krisis fiskal atau bencana besar, dan harus melalui persetujuan DPRD. Fakta menunjukkan kondisi tersebut tidak terpenuhi.
“Kami menduga DBHP justru dialihkan untuk proyek infrastruktur besar, bukan untuk kepentingan desa,” kata Zaenal. Ia menyebut sejumlah proyek yang dikerjakan pada periode itu, seperti pembukaan jalan ke Sukasari dan pembangunan Taman Air Mancur Sri Baduga, yang kini menjadi ikon Purwakarta.
Menurut KMP, proyek tersebut menguatkan dugaan aliran dana ke pihak tertentu. “Saat itu pemborong proyek diduga adalah Bupati sekarang. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius ke mana aliran DBHP tersebut,” ujar Zaenal.
Kasus ini memunculkan dugaan tindak pidana korupsi. Bila terbukti ada pemufakatan pejabat untuk menahan atau mengalihkan dana, potensi penerapan Pasal 2, 3, 8, dan 15 UU Tipikor dapat berlaku.
“Kami segera melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum agar dilakukan penyelidikan dan audit investigatif. Ini menyangkut hak desa senilai puluhan miliar rupiah,” pungkas Zaenal.
Reporter: Heri Juhaeri | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
