DPRD Bekasi Soroti Dugaan Korupsi dan Kinerja Buruk RSUD Cabangbungin
BEKASI | KabarGEMPAR.com – Sorotan tajam kembali tertuju pada RSUD Cabangbungin, Kabupaten Bekasi. Selain dihantui berbagai persoalan pelayanan dan etik, keberadaan anggaran jumbo mencapai Rp30 miliar di tahun 2025 yang tidak berbanding lurus dengan mutu layanan kesehatan memicu dugaan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh rumah sakit pelat merah tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, mengatakan bahwa pihak legislatif siap mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi penggunaan anggaran di RSUD Cabangbungin. Ia juga menegaskan bahwa dugaan penyimpangan anggaran perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri, KPK, maupun lembaga pengawasan lain.
“Kami di DPRD akan bertindak tegas. Tapi untuk persoalan yang mengarah ke KKN, tentu kami dorong penegak hukum untuk menindaklanjutinya,” kata Ade Sukron kepada wartawan, Senin (14/7/2025).
Sejumlah persoalan yang membelit RSUD Cabangbungin bahkan sudah menjadi perhatian publik secara luas. Mulai dari dugaan malpraktik, pelecehan terhadap pasien, hingga kepemimpinan Direktur Utama dr. Erni Herdiani yang dinilai arogan oleh masyarakat sekitar.
Puncak kekesalan warga terjadi saat ribuan orang melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah sakit, menuntut Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang segera mencopot dr. Erni Herdiani dari jabatannya.
Menanggapi gejolak ini, Ade Sukron menyebut pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi di RSUD Cabangbungin.
“Sudah banyak laporan yang masuk. Karena itu kami minta Komisi IV segera menindaklanjuti dan melakukan investigasi menyeluruh,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi IV DPRD yang menjadi mitra kerja sektor kesehatan sudah diminta untuk memanggil seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Bupati Bekasi, guna meminta pertanggungjawaban atas persoalan di RSUD Cabangbungin.
Sementara itu, Bupati Ade Kuswara Kunang hingga kini belum mengambil langkah tegas terkait polemik yang bergulir. Padahal, tekanan dari masyarakat terus meningkat, seiring penolakan terbuka terhadap keberadaan dr. Erni Herdiani sebagai direktur rumah sakit.
Aksi massa yang berlangsung belum lama ini bahkan diwarnai seruan lantang dari warga yang meminta agar dr. Erni segera diusir dari jabatan yang telah diembannya selama dua tahun terakhir.
Laporan: Tim Kabar Bekasi | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
