GN-PK Apresiasi KPK, Usut Dugaan Suap Proyek Infrastruktur di Bekasi hingga Rp 2,94 Miliar
BEKASI | KabarGEMPAR.com – Aktivis Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Kabupaten Bekasi, Bosari Setia Permana, menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas langkah penyidikan dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang nilainya ditaksir mencapai Rp 2,94 miliar.
Menurut Bosari, upaya KPK yang terus mengembangkan perkara menjadi harapan besar bagi publik untuk membongkar praktik korupsi hingga ke akar, termasuk dugaan praktik “ijon proyek” di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kami mengapresiasi kinerja KPK yang tetap konsisten dan profesional dalam mengusut dugaan kasus ini. Ini menjadi harapan agar praktik korupsi, termasuk ijon proyek, dapat dibongkar secara terang,” ujarnya.
Dalam perkembangan penyidikan, tim penyidik KPK turut memeriksa Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, sebagai saksi terkait aliran dana yang diduga mencapai Rp 2,94 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengonfirmasi dugaan penerimaan uang dari pihak swasta berinisial SRJ alias Sarjan, yang sebelumnya telah berstatus terdakwa dalam perkara ini.
“Penyidik memeriksa saksi HL untuk mengonfirmasi dugaan penerimaan uang dari SRJ,” kata Budi dalam keterangan tertulis.
Ia menambahkan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan suap proyek dan gratifikasi. KPK juga masih menelusuri kemungkinan adanya aliran dana lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Selain pemeriksaan saksi, penyidik KPK juga telah menyita sejumlah uang yang diduga terkait perkara, meski jumlah pastinya masih dalam tahap pendalaman.
“Jumlah pastinya masih didalami. Penyidik terus menelusuri kemungkinan adanya penerimaan lainnya,” ujarnya.
Kasus ini diduga berkaitan erat dengan praktik ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sejumlah pihak disebut-sebut terlibat dalam pengaturan proyek, namun hingga kini KPK belum mengungkap seluruh pihak yang diduga berperan.
Bosari menegaskan, KPK perlu menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk aktor-aktor strategis di balik pengaturan proyek tersebut. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan keberanian aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus secara menyeluruh.
Menurutnya, pengungkapan kasus hingga ke akar akan menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah.
Laporan: Tim Kabar Bekasi
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com