Istana Akui Ada Wacana Pembentukan Kementerian Haji
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Wacana tersebut muncul dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
“Ada rencana seperti itu,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/8/2025).
Prasetyo menjelaskan, perubahan status Badan Pengelola (BP) Haji menjadi kementerian dianggap sebagai kebutuhan setelah dilakukan evaluasi penyelenggaraan haji. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi akan lebih mudah jika dilakukan oleh pejabat setingkat menteri.
“Ini bukan soal memperbesar kabinet, tapi soal kebutuhan setelah setahun BP Haji dibentuk. Dari hasil evaluasi, memang ada kebutuhan untuk meningkatkan kelembagaan ke level kementerian,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain haji, jumlah warga Indonesia yang menunaikan umrah juga sangat besar. Setiap tahun, hampir 2 juta jemaah Indonesia tercatat melakukan perjalanan ibadah ke Tanah Suci.
Wacana serupa sebelumnya juga disampaikan DPR RI. Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, status kementerian dinilai akan membuat pelayanan haji dan umrah lebih optimal.
“Indonesia merupakan negara dengan jemaah haji dan umrah terbanyak di dunia. Dengan adanya kementerian khusus, maka pengawasan dan pelayanan bisa lebih terintegrasi,” kata Adies, Selasa lalu.
DPR bahkan telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Haji dari pemerintah sebagai langkah awal pembahasan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Sebagai informasi, BP Haji dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 154 Tahun 2024 yang diundangkan pada 5 November 2024.
Kini, setahun setelah berjalan, BP Haji berpotensi naik status menjadi kementerian. Pemerintah dan DPR masih membahas lebih lanjut terkait kemungkinan tersebut.
Laporan | Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
