Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Serap Aspirasi Publik untuk Rumuskan Transformasi Polri

JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar audiensi publik guna menyerap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya menghadirkan kebijakan kepolisian yang lebih berkeadilan dan sesuai kebutuhan publik. Kegiatan berlangsung di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (2/12/2025).

Forum dialog tersebut dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie, dan dihadiri jajaran anggota komisi yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional seperti Mohammad Mahfud Mahmuddin, Badrodin Haiti, Idham Aziz, Nico Afinta, dan Ahmad Dofiri. Pelibatan tokoh-tokoh ini menjadi langkah positif pemerintah untuk membangun sistem kepolisian dan penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.

Dalam audiensi tersebut, komisi mengundang berbagai kelompok masyarakat dan lembaga pemantau sektor hukum dan keamanan, antara lain Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Public Virtue Research Institute (PVRI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Watchdoc, Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Indonesia Police Watch (IPW), Tim Advokat untuk Pemberantasan Aksi Premanisme (TUMPAS), serta Aliansi Gerakan Reforma Agraria.

KUHP Baru Berlaku 2 Januari 2026, Pemerintah Tegaskan Pentingnya Pengawasan Publik

11 jam

Kehadiran berbagai elemen masyarakat ini memperkuat pendekatan inklusif dan kolaboratif dalam penyusunan rancangan kebijakan transformasi Polri. Aspirasi yang dihimpun diharapkan menjadi fondasi pembaruan kelembagaan Polri agar lebih adaptif dan mampu menjawab tantangan keamanan serta tuntutan masyarakat modern.

Laporan: Tim Kabar Nasional