Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah Hindari Pesta Mewah dan Flexing
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah dan pejabat publik untuk menjaga kesederhanaan di tengah situasi sosial yang memanas belakangan ini.
Menurut Tito, perilaku pamer kekayaan atau flexing justru dapat menimbulkan sentimen negatif di masyarakat.
“Kami sudah menyampaikan agar menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Perayaan Sederhana
Tito mencontohkan, acara seremonial pemerintahan dapat digelar dengan sederhana, misalnya melalui tumpengan atau pemberian santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.
“Baik HUT daerah maupun kegiatan kedinasan lainnya, cukup dilakukan secara sederhana. Itu lebih bermanfaat daripada pesta dengan musik dan kemewahan,” jelasnya.
Imbauan untuk Pejabat dan Keluarga
Tito juga mengingatkan agar pejabat maupun keluarga mereka berhati-hati dalam bersikap, termasuk dalam penggunaan barang-barang mewah.
“Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, kendaraan, itu hati-hati,” ucapnya.
Acara Pribadi dan Media Sosial
Lebih lanjut, Tito meminta pejabat untuk menahan diri saat menggelar acara pribadi, seperti pernikahan atau ulang tahun. Ia menilai, di era media sosial, potongan video dapat dengan mudah memicu reaksi publik.
“Situasi saat ini sensitif. Jadi acara pribadi lebih baik dirayakan dengan sederhana. Karena kalau ada pesta, direkam lalu dipotong jadi konten, masyarakat mudah terprovokasi,” katanya.
Tunda Perjalanan ke Luar Negeri
Selain itu, Tito meminta pejabat untuk menunda perjalanan ke luar negeri hingga situasi kembali kondusif.
“Kami sudah menyampaikan untuk menunda semua keberangkatan ke luar negeri. Kepala daerah juga diminta tetap berada di wilayahnya masing-masing, jangan tinggalkan daerah,” tegasnya.
Menurut Tito, keberadaan kepala daerah sangat penting dalam mengendalikan situasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kalau kepala daerahnya tidak ada, nanti akan kehilangan induk. Polisi dan TNI juga mengharapkan kepala daerah hadir,” pungkasnya.
Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
