Menhut Raja Juli Langgar Etika Berat Usai Bermain Domino dengan Eks Tersangka Pembalakan Liar
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah melakukan pelanggaran etika berat setelah fotonya beredar tengah bermain domino bersama Aziz Wellang, mantan tersangka kasus pembalakan liar.
Menurut Iwan, tindakan tersebut tidak pantas dilakukan seorang pejabat negara setingkat menteri, terlebih lagi yang membidangi urusan kehutanan.
“Menhut Raja Juli sudah beberapa kali membuat polemik dan kegaduhan. Kinerjanya juga tidak memuaskan. Yang terbaru adalah bermain domino dengan eks tersangka pembalakan liar. Itu menurut saya pelanggaran etika berat,” tegas Iwan sebagaimana dilansir dari Inilah.com, Kamis (18/9/2025).
Spekulasi Hubungan Gelap
Iwan juga mempertanyakan bagaimana mungkin seorang Menteri Kehutanan tidak mengetahui latar belakang seseorang yang pernah terjerat kasus besar yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Hal ini pun menimbulkan spekulasi, ada hubungan apa sebenarnya antara Menhut dengan pengusaha yang pernah melakukan pembalakan liar?” ungkapnya.
Sorotan untuk Menteri Lain
Selain Raja Juli, Iwan juga menyoroti kinerja sejumlah menteri lain yang menurutnya layak dievaluasi Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet mendatang.
Salah satunya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Sejauh ini, kinerja sektor ekonomi belum menunjukkan hasil signifikan. Menurut saya, Menko Airlangga layak dievaluasi,” ujarnya.
Kritik juga dialamatkan kepada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang dianggap belum menunjukkan kinerja jelas sejak awal menjabat.
“Mestinya kementerian ini dilebur kembali saja ke Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Pariwisata juga terlihat sangat tidak kompeten,” tambahnya.
Desakan Reshuffle Kabinet
Pernyataan Iwan Setiawan menambah daftar panjang suara publik yang mendesak Presiden Prabowo melakukan evaluasi serius terhadap kinerja para pembantunya di kabinet.
“Presiden perlu berani mengambil langkah tegas agar tidak ada lagi polemik yang merusak wibawa pemerintah,” tutup Iwan.
Laporan: Tim Kabar Nasional
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
