OTT Perdana 2026: Borok Mafia Pajak Terbongkar, Pejabat Jakut Diciduk KPK
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Tahun 2026 belum genap dua pekan, namun bau busuk mafia pajak sudah terbongkar ke permukaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) perdana yang menjerat pejabat pajak di Jakarta Utara, membuka kembali luka lama praktik kotor di jantung sistem perpajakan negara.
Dalam operasi senyap tersebut, KPK menyergap pejabat pajak bersama pihak swasta yang diduga melakukan transaksi suap untuk memanipulasi kewajiban pajak – praktik klasik yang selama ini diyakini menjadi salah satu biang bocornya penerimaan negara.
“Suap terkait pengurangan nilai pajak,” tegas Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
Delapan Orang Terciduk, Jejak Korporasi Tambang Muncul
Sebanyak 8 orang dicokok penyidik di wilayah Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Empat di antaranya adalah pegawai Ditjen Pajak, sementara empat lainnya berasal dari pihak swasta, termasuk satu yang terkonfirmasi berasal dari perusahaan tambang – sektor yang selama ini dikenal berisiko tinggi terhadap manipulasi pajak.
“Empat pegawai pajak, empat pihak swasta,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Tak hanya menangkap para pelaku, penyidik juga menyita uang tunai sebagai barang bukti, yang diyakini menjadi bagian dari transaksi haram tersebut.
Skandal Ini Bukan Sekadar Kasus, Tapi Sistem
OTT ini bukan sekadar operasi penegakan hukum, melainkan tamparan keras terhadap wajah tata kelola pajak nasional. Dugaan kuat menunjukkan bahwa praktik pengurangan pajak dengan imbalan suap bukan dilakukan secara sporadis, melainkan berpotensi menjadi bagian dari sistem gelap yang sudah lama beroperasi.
Ketika pejabat yang diberi mandat mengamankan penerimaan negara justru bermain di wilayah korupsi, maka yang dikorbankan bukan hanya keuangan negara, melainkan masa depan publik dan keadilan fiskal.
Identitas Masih Dikunci, Publik Menunggu
Hingga kini, KPK masih mengunci rapat identitas para terperiksa. Pemeriksaan intensif masih berlangsung di Gedung Merah Putih KPK.
Laporan: Redaksi KabarGEMPAR.com