Pemkab Bekasi Kekosongan Delapan Jabatan Strategis, BKPSDM Siapkan Lelang Terbuka
BEKASI | KabarGEMPAR.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tengah menghadapi kekosongan pada delapan kursi jabatan strategis di lingkungan perangkat daerah. Untuk menjaga roda birokrasi dan pelayanan publik tetap berjalan, sementara waktu posisi tersebut diisi oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, memastikan kekosongan itu akan segera diisi melalui mekanisme lelang jabatan atau open bidding.
“Sekarang kan masih ada yang kosong ya, untuk jabatan tinggi pratama (JPT) ini ada delapan perangkat daerah yang kosong. Nah, tentunya ini akan kita tindaklanjuti dengan kedepannya open bidding. Jadi yang kosong-kosong ini akan diisi oleh yang promosi,” ujar Endin kepada wartawan.
Adapun delapan jabatan eselon II yang kosong tersebut meliputi:
Dinas Perikanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Dinas Pariwisata
Sekretaris DPRD
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda)
Inspektorat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Meski demikian, Endin mengaku belum bisa memastikan jadwal pelaksanaan lelang jabatan tersebut. Menurutnya, Pemkab Bekasi masih harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian terkait.
“Kita agendakan tahun ini juga, tetapi sebelumnya tentunya kita harus koordinasi terlebih dahulu ke provinsi dan pusat untuk memastikan waktu open bidding dan lain sebagainya. Kan semuanya tidak bisa hanya dikerjakan oleh kita. Masing-masing instansi ada kewenangannya, baik di Provinsi, Kemendagri, BKN, maupun Menpan RB. Yang jelas kalau waktunya sudah ada, kita akan sampaikan,” tegas Endin.
Sementara itu, Bupati Bekasi menegaskan bahwa kekosongan jabatan ini tidak boleh mengganggu pelayanan masyarakat. Ia meminta agar proses lelang jabatan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik meskipun ada kekosongan. Plt yang ditunjuk harus tetap bekerja maksimal, sementara proses lelang jabatan akan kita dorong secepatnya. Prinsipnya, pengisian jabatan harus terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan,” ujar Bupati.
Kekosongan jabatan tinggi pratama ini menjadi perhatian serius Pemkab Bekasi, mengingat sejumlah perangkat daerah yang kosong memegang peranan penting dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan adanya open bidding, diharapkan proses pengisian jabatan berjalan transparan, akuntabel, dan menghasilkan pejabat yang kompeten.
Reporter: Sarudi Jaya | Editor: Hardi Hanto
Tinggalkan Balasan
