PENDIDIKAN JANGAN DIPALSUKAN
Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi KabarGEMPAR.com
MANIPULASI data siswa bukan sekadar pelanggaran administrasi. Itu adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan masa depan bangsa. Apa yang kini terjadi di sejumlah SMK swasta di wilayah Karawang, harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di negeri ini.
Ketika sekolah-sekolah mulai bermain angka, menyulap jumlah siswa demi mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka dunia pendidikan kita sedang dalam bahaya serius. Dana BOS adalah amanat negara. Uangnya berasal dari rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Jika angka siswa dimanipulasi agar dana cair lebih besar, maka itu sama saja merampok uang negara di ruang kelas.
Data yang ditampilkan dalam aplikasi JAGA milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan anomali luar biasa. Di satu SMK swasta di Rengasdengklok, awalnya operator mengaku memiliki jumlah siswa 315, lalu melonjak menjadi 534, namun tercatat 557 dalam sistem. Sementara di Batujaya, tercatat 687 siswa, padahal ruang kelas nyaris kosong. Ini bukan kebetulan. Ini skema.
Lebih buruk lagi, pola serupa dikabarkan terjadi di sejumlah sekolah swasta lain, dengan ragam modus dan alasan. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan pemalsuan data. Apalagi jika tujuannya untuk mengakses dana negara secara tidak sah.
Redaksi KabarGEMPAR.com menilai, praktik seperti ini tidak bisa lagi ditoleransi. Ini kejahatan sistemik yang merusak sendi pendidikan dari dalam. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU ITE, hingga KUHP Pasal 263 tentang pemalsuan surat, semuanya bisa menjerat pelaku. Tapi selama penegakan hukum lamban dan pengawasan lembek, praktik ini akan terus berulang.
Kita harus segera bergerak. Dinas Pendidikan tidak bisa diam. Inspektorat dan aparat penegak hukum harus turun tangan. Lakukan audit menyeluruh terhadap sekolah-sekolah dengan pola data tak wajar. Dan bila ditemukan pelanggaran, jangan ragu menyeret para pelaku ke meja hijau. Ini bukan sekadar urusan angka. Ini soal etika dan keadilan.
Kita tidak akan pernah mencerdaskan kehidupan bangsa jika data pendidikan saja dipalsukan. Sekolah bukan tempat bermain bagi oknum serakah. Dunia pendidikan adalah tempat suci membangun karakter, bukan mencetak laporan fiktif demi meraup dana.
Redaksi mendorong pembentukan Tim Investigasi Independen, melibatkan lembaga antikorupsi, auditor negara, dan unsur masyarakat sipil. Tidak ada tempat bagi manipulasi di ruang belajar anak-anak bangsa.
Pendidikan jangan dipalsukan. Jangan biarkan dusta menumbuhkan generasi yang rapuh.
Tinggalkan Balasan
