Prabowo Tekankan Pentingnya Menjalankan Pasal 33 UUD 1945 Demi Ekonomi Berkeadilan

15 Agustus 2025 - 22:51

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjalankan Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan, sekaligus memaparkan capaian 299 hari pemerintahannya dalam Sidang Tahunan MPR-RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan negara ditentukan oleh kemampuan menguasai dan mengelola kekayaan untuk kemakmuran rakyat. Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025), ia menyoroti distorsi sistem ekonomi nasional yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Prabowo mengkritik keras fenomena kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang justru merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. “Ini aneh sekali, tidak masuk akal, dan ternyata ada permainan manipulasi yang saya beri nama serakahnomics,” ujarnya.

Ia menilai kelangkaan dan mahalnya harga pangan, meski pemerintah memberikan berbagai subsidi, terjadi karena pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi tidak merata. “Masih terlalu banyak anak kelaparan, petani dan nelayan kesulitan menjual hasil panen, rakyat belum memiliki rumah layak, guru belum dihargai, dan keluarga tidak sanggup berobat,” tegasnya.

Meski begitu, Prabowo melaporkan sejumlah capaian selama 299 hari pemerintahannya. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global, realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun atau naik 13,6 persen dari tahun lalu, serta menyerap 1,2 juta tenaga kerja.

Untuk pemerataan ekonomi, pemerintah membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini menjual bahan pokok bersubsidi serta menyediakan protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau. “Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” kata Prabowo.

Selain itu, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS, fokus pada hilirisasi sumber daya alam dan investasi strategis untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Di sektor kesehatan, pemerintah memberikan layanan cek kesehatan gratis kepada lebih dari 18 juta warga, meningkatkan kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten, serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis internasional. “Agar orang Indonesia tidak perlu berobat ke luar negeri,” tutupnya.

Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com