Presiden Prabowo Gelar Rapat Khusus di Halim, Tekankan Penggunaan Uang Rakyat Harus Tepat Sasaran!
Sebelum terbang ke Australia, Presiden Prabowo Subianto pimpin rapat tertutup dengan jajaran menteri dan pejabat tinggi negara bahas akuntabilitas anggaran.
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Langkah tegas kembali ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto. Selasa (11/11/2025) pagi, Presiden menunda keberangkatan ke Australia selama dua jam demi memimpin rapat khusus tertutup di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Rapat yang digelar mendadak itu dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam keterangannya, Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa rapat berlangsung selama hampir dua jam, sebelum Presiden bertolak ke Sydney, Australia, untuk kunjungan kenegaraan singkat.
“Presiden Prabowo menunda jadwal penerbangan selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Halim. Fokusnya adalah penguatan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan berdampak langsung bagi rakyat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Presiden Prabowo dengan nada tegas menyoroti penggunaan uang rakyat yang harus tepat sasaran dan tepat waktu, baik di pusat maupun daerah.
“Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, tepat sasaran, dan sesuai waktu yang ditetapkan. Termasuk dana daerah, itu juga uang rakyat,” tegas Presiden Prabowo di hadapan peserta rapat.
Lebih lanjut, Presiden menginstruksikan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk segera melakukan koordinasi lintas kementerian, serta memantau langsung penyerapan anggaran menjelang akhir tahun.
“Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk mengoordinasikan dan memeriksa penyerapan anggaran serta penggunaan transfer ke daerah oleh kepala daerah,” pungkas Teddy.
Rapat di Halim tersebut disebut sebagai bagian dari penguatan disiplin fiskal nasional, menjelang penutupan tahun anggaran 2025. Langkah ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada rakyat dan bebas dari penyimpangan.
Laporan: Tim Kabar Nasional