Puan Desak Pemerintah Masukkan Sekolah Gratis hingga SMP dalam APBN 2026
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah agar memasukkan anggaran pendidikan gratis untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Menurut Puan, pemenuhan hak dasar warga negara terhadap pendidikan tidak bisa ditunda. Pemerintah, katanya, harus segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara memberikan layanan pendidikan dasar secara gratis, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
“Kami mendorong pemerintah agar pendidikan dasar gratis, termasuk di sekolah swasta, dijamin oleh negara melalui RAPBN 2026,” tegas Puan dalam pidatonya.
Lebih lanjut, Puan menilai bahwa komitmen terhadap pendidikan gratis merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin masa depan generasi muda. Ia juga mengingatkan bahwa dalam situasi global yang penuh tantangan termasuk ketidakpastian ekonomi, konflik geopolitik, hingga ancaman krisis iklim pendidikan menjadi kunci utama dalam menjaga daya tahan bangsa.
“Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau adalah fondasi pembangunan jangka panjang. Negara tidak boleh abai,” ujarnya.
Anggaran Mencukupi
Dalam proyeksi yang telah dibahas bersama Komisi XI DPR, alokasi pendidikan pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp760 triliun, atau sekitar 20 persen dari total proyeksi APBN sebesar Rp3.800 triliun. Jumlah tersebut dinilai mencukupi untuk membiayai pendidikan gratis pada jenjang SD dan SMP, termasuk untuk lembaga pendidikan swasta yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau bantuan operasional.
Puan menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar beban fiskal, melainkan investasi strategis untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ia pun berharap Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri segera berkoordinasi menyusun skema pembiayaan yang tepat.
“Kami berharap RAPBN 2026 tidak hanya mencantumkan anggaran, tetapi juga mekanisme pendistribusian yang adil dan akuntabel,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Dukungan DPR dan Masyarakat
Dukungan terhadap usulan ini datang dari berbagai fraksi di DPR serta kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai langkah Puan sejalan dengan amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Koordinator Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas), Rina Kurniasari, menyebut bahwa inisiatif ini dapat mengatasi ketimpangan pendidikan antara kota dan daerah.
“Banyak anak-anak di daerah yang masih kesulitan mengakses sekolah karena biaya. Negara wajib hadir,” ujarnya.
Langkah Nyata Menghapus Ketimpangan
Jika terealisasi, kebijakan ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional. Bukan hanya memperluas akses, tetapi juga menyetarakan kesempatan bagi seluruh anak Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
Catatan Redaksi
Usulan Puan Maharani untuk menggratiskan pendidikan dasar hingga SMP melalui APBN 2026 merupakan dorongan kuat agar negara lebih berpihak pada hak-hak dasar rakyat. Namun, implementasi kebijakan ini harus disertai pengawasan ketat agar tidak menimbulkan penyimpangan anggaran dan tetap menjamin mutu pendidikan.
Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaktur KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
