RAPBD 2026 Subang Fokus Besar-Besaran ke Infrastruktur Jalan, Meski Dana Transfer Dipotong Rp361 Miliar
SUBANG | KabarGEMPAR.com – Pemerintah Kabupaten Subang dan DPRD Subang telah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 dalam Rapat Paripurna, Selasa (18/11/2025). Menariknya, infrastruktur jalan menjadi prioritas utama, di tengah kencangnya tekanan fiskal akibat pemangkasan dana dari pusat.
Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, menyampaikan pidato penutup Bupati dalam paripurna. Dia menegaskan bahwa Subang menghadapi tantangan besar: pemotongan transfer dari pusat (Dana Alokasi Umum / DAU dan Dana Bagi Hasil / DBH) senilai Rp 361 miliar.
Meski demikian, Pemkab Subang dan DPRD memilih untuk mengalihkan penghematan anggaran rutin demi memperkuat belanja modal, terutama untuk jalan.
Melalui efisiensi pengeluaran seperti pengurangan biaya dinas, makan-minum OPD, dan cetak mencetak, dana disiapkan ulang untuk pembangunan jalan.
Hasilnya: anggaran untuk infrastruktur jalan naik sebesar 65,82% dibanding APBD murni 2025.
Sementara itu, Belanja Modal (investasi jangka panjang) melonjak sekitar 63,4%, menjadi Rp 458,666 miliar di RAPBD 2026.
Untuk menambal lubang keuangan akibat pemotongan dana pusat, Pemkab Subang juga agresif menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Bupati Agus menyebutkan proyeksi PAD 2026 sebesar Rp 1,009 triliun, melonjak 23,72% dari 2025.
Namun, pemangkasan TKD dari pusat tetap terasa. Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, bahkan mengaku akan merevisi kembali RAPBD 2026 demi menjaga program prioritas jalan.
Proyek perbaikan jalan untuk 2026 direncanakan sangat masif. Dalam rapat sebelumnya, usulan belanja modal termasuk Rp 350 miliar dialokasikan khusus untuk pembangunan dan perbaikan jalan.
Tahun 2025 sendiri ditargetkan menuntaskan perbaikan di 271 lokasi jalan.
Dinas PUPR Subang menyebut pembangunan jalan ini akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 agar semua jalan kabupaten bisa “mantap.”
Langkah Pemkab Subang ini bisa dipuji karena berani memangkas biaya rutin demi investasi jangka panjang.
Tapi pemangkasan TKD sebesar Rp 361 miliar juga menunjukkan risiko besar terhadap otonomi fiskal Subang: ketergantungan pada pusat tetap tinggi.
Ada pertanyaan dari publik: apakah program perbaikan jalan ini bisa dijalankan dengan baik, mengingat volume proyek sangat besar + target lokasi sangat banyak?
Walau dalam tekanan pemangkasan dana pusat, Subang menegaskan komitmennya: infrastruktur jalan akan jadi prioritas utama RAPBD 2026. Pemerintah daerah dan legislatif memilih untuk efisiensi belanja rutin agar bisa mengalokasikan dana besar bagi pembangunan fisik jalan. Strategi ini berisiko, tetapi jika berhasil, bisa memperkuat konektivitas Kabupaten Subang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat jangka panjang.
Reporter: Sujana