RUP Kabupaten Bekasi Tembus Triliunan, Dinas SDA dan Kesehatan Kuasai Anggaran Terbesar
Selasa, 27 Mei 2025 | Reporter: Tim Kabar Bekasi | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
BEKASI | KabarGEMPAR.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatatkan nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang fantastis untuk tahun anggaran 2025. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), nilai total pengadaan barang dan jasa yang tercantum untuk seluruh satuan kerja di wilayah ini mencapai triliunan rupiah, dengan dominasi anggaran terjadi di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi serta Dinas Kesehatan.
Dinas SDA dan Dinas Kesehatan Mendominasi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) tercatat menjadi satuan kerja dengan anggaran terbesar, yakni mencapai Rp790,94 miliar dengan total 586 paket kegiatan, seluruhnya dikerjakan oleh pihak penyedia (kontraktor). Tidak ada satu pun paket yang dilakukan secara swakelola oleh dinas tersebut.
Sementara itu, Dinas Kesehatan menempati posisi kedua, mengelola anggaran sebesar Rp677,48 miliar untuk 4.361 paket. Sekitar 991 paket di antaranya dilakukan secara swakelola, dan sisanya melibatkan pihak ketiga.
Dinas Cipta Karya dan Dinas Budaya Juga Tersorot Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi juga mencatatkan anggaran tinggi, yakni Rp424,33 miliar untuk 873 paket kegiatan, sementara Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga mengelola anggaran sebesar Rp152,97 miliar.
Anggaran Mengalir ke Kecamatan Sejumlah kecamatan di Kabupaten Bekasi juga mendapatkan alokasi dana besar dalam RUP. Kecamatan Cibitung mengelola lebih dari Rp15,8 miliar, Kecamatan Tambun Selatan Rp8,5 miliar, dan Kecamatan Cikarang Barat Rp6,2 miliar. Beberapa di antaranya memiliki jumlah paket swakelola yang signifikan, namun masih didominasi oleh kegiatan yang diserahkan kepada penyedia.
Pertanyaan atas Transparansi Meski data RUP telah terbuka dan dapat diakses publik melalui situs resmi LKPP, pelaksanaan
kegiatan masih menyisakan tanda tanya. Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dan efektivitas penyerapan anggaran menjadi perhatian utama masyarakat sipil dan lembaga pengawas. Minimnya data teknis pelaksanaan proyek di tingkat lapangan mendorong desakan agar Pemkab Bekasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Sumber Data:
SiRUP LKPP – https://sirup.lkpp.go.id/
Tanggal Akses: Mei 2025
