Usulan Ubah Skema MBG Jadi Uang Tunai, Istana Tetap Anggap Sistem Sekarang Terbaik
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Polemik seputar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas. Usulan agar program tersebut diubah menjadi pemberian uang tunai kepada orang tua murid kembali bergulir, terutama setelah serangkaian kasus keracunan siswa penerima MBG mencuat di sejumlah daerah.
Dilansir dari detikNews, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tetap memandang skema pemberian makan siang langsung di sekolah adalah yang paling ideal saat ini.
“Ide kan banyak, bukan berarti ide tidak baik. Tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap oleh pemerintah dan BGN yang terbaik untuk dikerjakan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Meski demikian, Prasetyo memastikan pemerintah tetap membuka ruang perbaikan. Menurutnya, setiap catatan masalah, termasuk maraknya insiden keracunan, akan ditampung untuk dilakukan evaluasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
DPR Dorong Opsi Pemberian Tunai
Usulan perubahan skema MBG disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris. Ia menyoroti lemahnya penerapan standard operating procedure (SOP) di lapangan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang diduga menjadi penyebab tingginya kasus keracunan siswa.
Charles mengungkap detail proses pengolahan makanan yang dinilai sangat berisiko. Menurutnya, bahan baku dipersiapkan sekitar pukul 23.00 malam, dimasak pada pukul 04.00, dibungkus sekitar pukul 07.00, dan baru disajikan pada pukul 11.00–12.00 WIB.
“Risiko makanan terkontaminasi bakteri jadi sangat tinggi,” tegas Charles.
Karena itu, Charles mendorong agar pemerintah mencoba pola lain, salah satunya dengan menyalurkan dana tunai langsung ke orang tua siswa.
“Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” tambahnya.
Evaluasi Menyeluruh Mendesak
Polemik MBG ini kini menjadi perhatian luas publik. Di satu sisi, pemerintah menegaskan konsep dapur penyedia di sekolah lebih menjamin pemerataan gizi. Namun di sisi lain, DPR dan kalangan masyarakat menilai skema ini rentan bermasalah, baik dari segi higienitas maupun transparansi pelaksanaan.
Dengan kasus keracunan yang sudah menelan banyak korban, desakan evaluasi menyeluruh terhadap MBG semakin tak terelakkan. Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah pemerintah akan tetap mempertahankan sistem dapur penyedia, atau berani mengubahnya menjadi pemberian tunai langsung?
KabarGEMPAR.com akan terus memantau dinamika perdebatan ini di parlemen maupun pemerintah.
Laporan: Tim Kabar Nasional
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
