OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara: PDIP Tegaskan Tanggung Jawab Pribadi
BEKASI | KabarGEMPAR.com – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kamis (18/12/2025), kembali mengguncang jagat politik dan pemerintahan daerah. OTT ini juga menyeret sejumlah pihak lain, termasuk ayah Bupati Bekasi, serta pihak swasta yang diduga terkait proyek daerah.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP angkat suara. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan partainya menghormati proses hukum dan menekankan kasus ini sepenuhnya tanggung jawab pribadi kader.
“Partai tidak pernah mengajarkan kadernya melakukan korupsi. Ketika terjadi kasus seperti ini, tentu tanggung jawab pribadi. Kami tetap mendidik kader agar menjauhi praktik korupsi, tapi penegakan hukum harus adil, tidak tebang pilih,” tegas Andreas, Jumat (19/12).
OTT ini menyorot kekayaan Bupati Bekasi yang dilaporkan mencapai Rp79,1 miliar, yang menuai sorotan publik karena dianggap tidak sejalan dengan pendapatan resmi dan proyek-proyek yang tengah berjalan di wilayah Bekasi. Beberapa proyek infrastruktur daerah yang dikelola Bupati Ade sebelumnya sempat dikritik masyarakat karena dugaan pekerjaan asal jadi dan penggunaan anggaran tidak transparan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa tim penindakan telah mengamankan total 10 orang dalam operasi senyap ini. Meski identitas resmi sebagian pihak belum diumumkan, proses hukum tengah berjalan secara intensif.
Masyarakat Bekasi dan aktivis antikorupsi menilai OTT ini sebagai momentum penting untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Warga sekitar, termasuk tokoh masyarakat, menyoroti praktik korupsi yang menggerogoti pembangunan lokal.
“Sudah saatnya pejabat publik berhenti memanfaatkan proyek daerah untuk keuntungan pribadi. Ini bukan soal partai, tapi soal keadilan bagi masyarakat Bekasi,” ujar seorang warga, Wawan, yang ikut mengamati proses OTT.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penegakan hukum. Andreas Pareira sendiri menyoroti banyak indikasi kasus besar lain yang diduga dibiarkan lenyap begitu saja, sementara OTT terhadap kader partai justru menimbulkan kontroversi publik.
OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara bukan sekadar kasus korupsi biasa. Ini menjadi cermin bagi seluruh pejabat publik dan partai politik: korupsi akan tetap terungkap, dan masyarakat menuntut transparansi serta keadilan yang nyata.
Laporan: Tim Kabar Bekasi