Wabup Pastikan Pemerintahan Kabupaten Bekasi Tetap Berjalan di Tengah OTT Bupati
BEKASI | KabarGEMPAR.com – Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa roda pemerintahan Kabupaten Bekasi tetap berjalan normal meskipun Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegasan tersebut disampaikan untuk meredam kekhawatiran publik terkait potensi terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Asep mengatakan hingga Jumat (19/12/2025), Pemerintah Kabupaten Bekasi masih menunggu penjelasan resmi dari KPK mengenai OTT tersebut. Ia mengakui informasi yang beredar di masyarakat masih beragam dan belum sepenuhnya terkonfirmasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah memilih bersikap hati-hati dan tidak berspekulasi sebelum ada pernyataan resmi dari lembaga antirasuah.
“Kami menunggu informasi resmi dari KPK. Namun yang terpenting, kami memastikan bahwa pemerintahan Kabupaten Bekasi tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu,” ujar Asep.
Di tengah proses hukum yang sedang berlangsung, Asep menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ia meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap fokus menjalankan kewajiban melayani masyarakat serta menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Terkait penyegelan sejumlah ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi oleh KPK, Asep mengaku belum menerima laporan secara rinci. Ia menyebutkan bahwa selain ruang kerja Bupati Bekasi, terdapat beberapa ruangan lain yang turut disegel sebagai bagian dari rangkaian OTT tersebut.
“Saya belum mengetahui detailnya, tetapi memang ada beberapa ruangan yang disegel. Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Hudaya menegaskan bahwa tidak ada aktivitas pemerintahan yang terhenti akibat OTT tersebut. Menurutnya, roda pemerintahan harus tetap berjalan dalam kondisi apa pun karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Pemerintahan tidak boleh berhenti. Seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa,” ujar Hudaya.
Hudaya menambahkan, jajaran pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk memastikan seluruh layanan publik, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, tetap berjalan optimal. Ia juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum jelas kebenarannya.
Sebelumnya, KPK melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang berada di lantai dua Gedung Bupati Bekasi. Segel berlogo KPK tampak terpasang di dua pintu masuk ruang kerja tersebut. Penyegelan itu menjadi bagian dari rangkaian OTT yang dilakukan KPK di wilayah Kabupaten Bekasi.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum menyampaikan keterangan resmi secara lengkap terkait konstruksi perkara maupun status hukum pihak-pihak yang terjaring dalam OTT tersebut. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dan tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Reporter: Aceng Sobari | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com