RAMBO Desak KPK Tegas Usut Dugaan Korupsi Sistemik di Kabupaten Bekasi
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Membela Prabowo (RAMBO) menyatakan dukungan penuh sekaligus tekanan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menegakkan hukum secara tegas, transparan, dan tanpa tebang pilih dalam penanganan dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi.
Dukungan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 014/RAMBO/XII/2025 tertanggal 21 Desember 2025, yang ditujukan kepada Ketua KPK. Berdasarkan tanda terima surat/dokumen KPK, surat tersebut resmi diterima KPK pada 23 Desember 2025 pukul 19.02 WIB, dengan nomor surat masuk 019/RAMBO/XII/2025, dan diterima oleh bagian persuratan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Surat itu merupakan respons atas operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta mencuatnya dugaan praktik korupsi yang dinilai melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Ketua Umum RAMBO Haetami Abdallah menyampaikan bahwa dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi tidak berdiri sendiri, melainkan diduga berlangsung secara sistematis, masif, dan berulang, sehingga berpotensi besar merugikan keuangan negara serta mencederai hak masyarakat.
“Jika praktik semacam ini tidak ditindak secara menyeluruh, maka akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah dan semakin menggerus kepercayaan publik,” tegas RAMBO dalam suratnya.
Dalam surat tersebut, RAMBO mendesak KPK untuk menindak seluruh pejabat yang terindikasi terlibat korupsi tanpa pandang bulu, mulai dari pejabat eselon atas hingga bawah. Mereka juga meminta KPK menelusuri dugaan aliran dana dari proyek fiktif, praktik mark-up anggaran, serta penyalahgunaan dana pengadaan barang dan jasa.
Selain penindakan, RAMBO mendorong KPK melakukan audit independen dan membuka ruang pemantauan publik terhadap seluruh proyek strategis di Kabupaten Bekasi.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah intervensi politik dan memastikan proses hukum berjalan transparan.
RAMBO juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun tetap memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku.
“Dukungan publik terhadap KPK sangat besar. Masyarakat menunggu keberanian KPK untuk memutus mata rantai korupsi di Kabupaten Bekasi dan menunjukkan bahwa hukum benar-benar berlaku untuk semua,” lanjut Haetami.
RAMBO menyatakan siap menjadi bagian dari pengawasan publik dan mendukung setiap langkah sah KPK dalam membersihkan birokrasi daerah dari praktik korupsi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait surat dukungan dan desakan yang telah diterima tersebut.
Laporan: Tim Kabar Nasional