Pasca OTT KPK, ASN Pemkab Bekasi Alami Tekanan Psikologis
BEKASI | KabarGEMPAR.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalami tekanan psikologis pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Kondisi tersebut muncul seiring penyegelan sejumlah ruangan kerja oleh penyidik KPK.
Seorang ASN yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa situasi kerja pasca OTT belum sepenuhnya kondusif. Ia mengaku para pegawai masih diliputi kebingungan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan.
“Kondisinya memang membingungkan. Aktivitas kerja tetap berjalan, tetapi suasananya berbeda karena ada ruangan yang disegel,” ujarnya, Senin (22/12/2025).
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, mengakui adanya tekanan mental yang dirasakan sebagian ASN. Meski demikian, ia menegaskan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan normal.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhambat. Memang ada pegawai yang merasa down, tetapi kami tekankan agar pelayanan publik tetap menjadi prioritas,” kata Asep.
Untuk menjaga stabilitas birokrasi, Asep menggelar rapat pimpinan (rapim) tertutup bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, para staf ahli, asisten daerah, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat KH Ma’mun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi.
Menurut Asep, rapat tersebut difokuskan pada evaluasi kinerja perangkat daerah, termasuk realisasi program kerja dan penyerapan anggaran.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana realisasi program, capaian kinerja, serta penyerapan anggaran yang sudah berjalan,” ujarnya.
Saat dimintai tanggapan mengenai penetapan tersangka terhadap Ade Kuswara Kunang oleh KPK, Asep memilih tidak memberikan komentar panjang.
“Kita berdoa saja agar semuanya berjalan dengan baik,” katanya singkat.
Sebelumnya, KPK menetapkan Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk pihak swasta. OTT tersebut turut memicu perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan dan integritas birokrasi di Kabupaten Bekasi.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik serta mendukung proses penegakan hukum yang tengah dilakukan KPK.
Laporan: Tim Kabar Bekasi