Kemenkeu Catat Realisasi Program Prioritas Tembus Rp752,7 Triliun
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Program Prioritas Pemerintah Pusat hingga November 2025 telah mencapai Rp752,7 triliun atau setara 81,2 persen dari total pagu anggaran Rp927,2 triliun. Capaian tersebut mencerminkan kinerja belanja negara yang relatif tinggi di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.
Data tersebut disampaikan dalam laporan APBNKita: Kinerja dan Fakta yang dirilis Kementerian Keuangan pada Senin (22/12/2025).
Dari klaster pelayanan publik, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu penyerap anggaran terbesar dengan realisasi Rp52,9 triliun atau 74,6 persen dari pagu Rp71 triliun. Program ini telah menjangkau sekitar 50,7 juta penerima di berbagai wilayah.
Sementara itu, program layanan kesehatan yang mencakup Cek Kesehatan Gratis, skrining Tuberculosis, serta revitalisasi 32 rumah sakit telah terealisasi Rp6 triliun atau 64 persen dari pagu Rp9,3 triliun, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 69,6 juta peserta.
Adapun Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda masih menunjukkan realisasi rendah, yakni Rp2,3 triliun atau 22 persen dari pagu Rp10,2 triliun, dengan cakupan 166 sekolah.
Pada kelompok penguatan dan perlindungan daya beli masyarakat, tingkat penyerapan anggaran relatif tinggi. Program Keluarga Harapan (PKH) terealisasi Rp28,1 triliun atau 98 persen dari pagu Rp28,7 triliun. Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, dan beasiswa lainnya tercatat menyerap Rp25,3 triliun atau 91 persen dari pagu Rp27,7 triliun.
Program Kartu Sembako/BPNT terealisasi Rp41,7 triliun atau 95 persen dari pagu Rp43,9 triliun. Selain itu, BLTS Kesejahteraan Rakyat mencapai Rp25,3 triliun atau 80 persen, PBI JKN Rp44,8 triliun atau 96 persen, serta Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Non-PNS Rp20,7 triliun atau 93 persen.
Di sektor perumahan, realisasi anggaran tercatat Rp33,9 triliun atau 67,4 persen dari pagu Rp50,3 triliun.
Sementara itu, subsidi dan kompensasi energi masih menjadi komponen belanja besar dengan realisasi Rp345,1 triliun atau 72,6 persen dari pagu Rp394,3 triliun. Subsidi non-energi, termasuk KUR dan pupuk, terealisasi Rp72,4 triliun atau 69 persen dari pagu Rp104,5 triliun.
Untuk ketahanan pangan, Program Lumbung Pangan terealisasi Rp12,7 triliun atau 64 persen, sedangkan penugasan Bulog dan cadangan pangan telah terserap penuh Rp22,1 triliun atau 100 persen dari pagu.
Di bidang infrastruktur publik, renovasi dan revitalisasi sekolah mencapai Rp16,4 triliun atau 82 persen. Bendungan, irigasi, dan pengelolaan sumber daya air terealisasi Rp14,3 triliun atau 62 persen, sementara preservasi jalan dan jembatan baru mencapai Rp11,7 triliun atau 60,2 persen.
Kementerian Keuangan menilai secara umum kinerja belanja negara masih on track. Namun demikian, rendahnya realisasi pada sejumlah program strategis menjadi catatan penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kesiapan proyek, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah memastikan percepatan belanja akan terus dilakukan hingga akhir tahun anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan manfaat bagi masyarakat.
Laporan: Redaksi KabarGEMPAR.com