Percepatan Reformasi Polri: Pilar Strategis Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto
Kepala Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara

“Keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum (the rule of law) dan kepastian hukum yang melahirkan keadilan.”

Reformasi Polri dalam Visi Indonesia Emas

Visi Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita besar bangsa untuk menjadi negara maju dan berdaulat pada satu abad kemerdekaan. Targetnya mencakup peningkatan pendapatan per kapita setara negara maju, masuk lima besar ekonomi dunia, pengentasan kemiskinan ekstrem mendekati nol persen, berkurangnya ketimpangan sosial, serta meningkatnya posisi Indonesia dalam Global Power Index.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Presiden Prabowo Subianto merumuskan delapan misi strategis Asta Cita. Salah satu prasyarat utama keberhasilannya adalah stabilitas keamanan nasional dan tegaknya supremasi hukum – dua faktor yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan Reformasi Polri.

Reformasi Polri bukan sekadar agenda kelembagaan, melainkan agenda strategis nasional yang menyentuh langsung pembangunan demokrasi, ekonomi, dan kepercayaan publik.

Reformasi Polri sebagai Agenda Strategis Nasional

Reformasi Polri berkaitan erat dengan beberapa pilar utama Asta Cita:
1. Asta Cita 1 – Negara kuat, berdaulat, dan berwibawa, yang menuntut Polri profesional, bersih, dan dipercaya publik.
2. Asta Cita 2 -Penegakan hukum yang adil dan berkeadaban, meniscayakan Polri bebas korupsi, nondiskriminatif, dan menjunjung HAM.
3. Asta Cita 7 – Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, di mana Polri menjadi aktor utama reformasi sektor keamanan (security sector reform).

Dengan demikian, Reformasi Polri tidak boleh dipahami sebagai program sektoral, melainkan sebagai pondasi sistem ketatanegaraan modern.

Tantangan Zaman dan Tuntutan Transformasi

Tantangan keamanan saat ini jauh lebih kompleks: kejahatan siber, transnasional, radikalisme, disrupsi digital, hingga polarisasi sosial. Semua menuntut transformasi menyeluruh Polri, baik secara struktural maupun kultural.

Kepercayaan publik menjadi kunci utama. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang harus ditekan melalui pengawasan ketat, transparansi penegakan hukum, serta komitmen zero tolerance terhadap pelanggaran etika.

Lebih jauh, Polri harus hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, dengan pendekatan humanis, restoratif, dan berkeadilan sosial – selaras dengan semangat Asta Cita membangun pemerintahan yang melayani rakyat.

Transformasi Kultural dan Struktural

Reformasi sejati tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi menyentuh budaya kerja dan pola pikir. Polri harus meninggalkan kultur militeristik, feodal, transaksional, dan tertutup, menuju budaya profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan.

Dari sisi struktural, diperlukan:
• Sistem promosi dan mutasi berbasis meritokrasi
• Penguatan pengawasan internal dan eksternal
• Pemanfaatan teknologi digital melalui e-policing, predictive policing, dan integrasi data kriminal nasional

Inilah wajah Polri modern yang agile, transparan, dan akuntabel.

Makna Strategis bagi Masa Depan Bangsa

Percepatan Reformasi Polri merupakan investasi strategis negara bagi masa depan demokrasi, hukum, dan kesejahteraan rakyat. Tanpa Polri yang profesional dan dipercaya publik, supremasi hukum dan iklim investasi yang sehat hanya akan menjadi slogan.

Pengalaman negara-negara maju membuktikan bahwa keamanan yang demokratis dan penegakan hukum yang kredibel adalah fondasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

Pada akhirnya, percepatan Reformasi Polri adalah soal legacy kebangsaan: apakah Indonesia Emas 2045 akan ditopang oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas, atau justru terus dibayangi krisis kepercayaan.

Penutup

Dengan Polri yang profesional, kuat, dan dipercaya rakyat, stabilitas nasional, kepastian hukum, demokrasi, dan iklim investasi akan semakin kokoh.

Inilah makna sejati Reformasi Polri – bukan hanya memperbaiki institusi, tetapi menjaga masa depan Indonesia sebagai negara demokratis, adil, dan berdaulat.

KabarGEMPAR.com | Tegas Lugas Objektif