Minim Perhatian, Warga Ujung Desa Karyamakmur Angkat Suara
Kamis 29 Mei 2025 | Reporter: Tim Kabar Karawang | Editor: Redaktur KabarGEMPAR.com
KARAWANG | KabarGEMPAR.com — Sejumlah warga RT 06 di Desa Karyamakmur, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, mengeluhkan kurangnya perhatian dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Wilayah ini berada di ujung perbatasan dengan Desa Medankarya, yang secara geografis cukup jauh dari pusat pemerintahan Desa Karyamakmur.
Dari keterangan warga, setidaknya terdapat sekitar 40 kepala keluarga dengan 225 hak pilih yang tinggal di wilayah tersebut. Namun mereka mengaku merasa termarjinalkan dan sering kali luput dari perhatian, terutama setelah momentum pemilu atau pilkades usai.
“Kami ini merasa seperti dimanfaatkan saat pemilu saja. Saat pemilihan, suara kami dicari dan kami jadi rebutan. Tapi setelah selesai, kami diabaikan,” kata Sapjan, salah satu warga.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Ibu Urna, warga setempat yang berharap adanya keadilan dalam penyaluran bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat.
“Bansos di sini tidak merata. Kami yang tinggal di ujung desa ini sering kali tidak kebagian. Kami juga ingin diperhatikan, entah itu lewat PKH atau program lainnya,” ujarnya.
Selain meminta keadilan dalam penyaluran bantuan sosial, Urna juga berharap adanya bantuan modal usaha untuk mendukung kegiatan ekonomi keluarga.
“Saya ingin berjualan sayur mayur untuk membantu ekonomi keluarga. Tapi saya butuh modal. Kami harap pemerintah bisa bantu kami untuk usaha kecil seperti ini,” tambah Urna.
Hal senada diungkapkan oleh Uju, warga lainnya yang mengaku pernah menjadi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), namun kini sudah tidak aktif lagi.
“PKH saya sudah tidak aktif, padahal anak saya masih sekolah di SD. Kenapa yang lain masih dapat, kami tidak?” kata Uju dengan nada kecewa.
Lebih miris lagi, warga setempat mengaku bahwa setiap kali bantuan sosial cair, dana tersebut tidak diterima secara utuh. Ada dugaan potongan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
“Kalau bantuannya 600 ribu, dipotong 50 ribu. Kalau cair 1,2 juta, dipotong 100 ribu. Itu sudah biasa. Tapi kami tidak tahu siapa yang perintahkan motong dan kenapa harus dipotong,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga berharap ada tindak lanjut nyata dari pihak pemerintah desa maupun dinas terkait agar pemerataan bantuan dan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah-wilayah terluar desa. Mereka juga mendesak agar praktik pemotongan bansos yang merugikan rakyat kecil segera dihentikan dan diusut.
Tinggalkan Balasan
