Kebijakan Baru Pemprov Jabar Tuai Polemik, Sekolah Swasta Angkat Suara
BANDUNG | KabarGEMPAR.com – Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Provinsi Jawa Barat menyatakan penolakan terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menambah kapasitas rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri menjadi 50 siswa per kelas. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menurunkan mutu pendidikan dan mengancam keberlangsungan sekolah swasta.
Ketua FKSS Jabar, Ade D. Hendriana, mengatakan bahwa rencana tersebut justru memperlebar ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta. Di saat sekolah swasta tengah berjuang menarik minat peserta didik, sekolah negeri justru
diperbolehkan menambah daya tampung tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem pendidikan secara keseluruhan.
“Per 24 Juni 2025, data pendaftar peserta didik baru ke SMA swasta di Jawa Barat masih berada di angka 30 persen. Ini belum ideal, apalagi jika sekolah negeri menambah kapasitas hingga 50 siswa per rombel. Bisa-bisa sekolah swasta gulung tikar,” ujar Ade kepada wartawan, Senin (30/6/2025).
Dinilai Bertentangan dengan Aturan
FKSS juga menilai rencana penambahan rombel tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 Pasal 8 ayat 6 huruf b, yang menyebut bahwa penambahan jumlah rombel harus diiringi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
“Faktanya, pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk menampung tambahan siswa baru baru akan dimulai pada Juli–Agustus 2025. Lalu di mana siswa akan belajar sementara ruangannya belum tersedia?” tambah Ade.
Lebih lanjut, FKSS meminta Kemendikbudristek untuk meninjau ulang kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada keberlangsungan pendidikan swasta. Surat keberatan secara resmi telah dilayangkan FKSS kepada Menteri dan Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Disdik Jabar: Langkah Ini Demi Pemerataan Akses
Menanggapi protes tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa penambahan rombel merupakan upaya pemerintah untuk menjawab tingginya jumlah lulusan SMP yang belum tertampung di sekolah negeri.
“Tujuan kami adalah memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap bisa mengakses pendidikan menengah secara gratis. Jika semua siswa diarahkan ke swasta, maka akan ada beban biaya yang mungkin tidak bisa ditanggung keluarga,” kata Purwanto.
Menurutnya, kekhawatiran sekolah swasta bisa diatasi dengan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Ia menilai, justru kompetisi sehat antara sekolah negeri dan swasta akan mendorong peningkatan mutu pendidikan secara umum.
FKSS Minta Dialog Terbuka
FKSS berharap pemerintah tidak membuat kebijakan sepihak tanpa melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk sekolah swasta. Mereka mendorong agar ada forum dialog terbuka antara Disdik Jabar, asosiasi sekolah swasta, dan Komisi V DPRD Jabar guna mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Kami bukan menolak kehadiran sekolah negeri. Tapi kami menuntut keadilan dalam tata kelola pendidikan. Jangan sampai sekolah swasta yang selama ini membantu pemerintah malah dikorbankan,” tegas Ade.
Catatan Redaksi
Rencana penambahan jumlah siswa per rombel hingga 50 orang masih menunggu keputusan final dari Pemprov Jabar. Di sisi lain, polemik ini mencerminkan perlunya penataan kembali Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar tidak menimbulkan ketimpangan dan berdampak terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan swasta.
Reporter: Tim Kabar Jabar | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
