RAPBN 2026: Transfer Daerah Dipangkas Rp 269 Triliun, Tito Pastikan Layanan Dasar Aman
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan kebijakan transfer ke daerah yang dianggarkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Dalam RAPBN 2026, alokasi transfer ke daerah ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Jumlah ini turun Rp 269 triliun dibandingkan APBN 2025 yang mencapai Rp 919 triliun.
“Penurunan itu nantinya dikompensasi dari kegiatan lain di kementerian/lembaga yang totalnya mencapai Rp 1.300 triliun. Ini yang diharapkan tepat sasaran dan berdampak pada semua daerah,” kata Tito dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut Tito, kemampuan fiskal daerah saat ini masih beragam. Ada daerah yang mampu bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun ada pula yang masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Data ini kita sharing dengan Kemenkeu ketika melakukan alokasi ke tiap daerah. Kita perhatikan betul kemampuan fiskal daerah, terutama yang PAD-nya rendah,” ujar eks Kapolri tersebut.
Ia menegaskan, pemerintah pusat tetap memperhatikan pemenuhan layanan dasar di daerah, baik belanja operasional maupun belanja sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga perlindungan sosial.
“Pendidikan juga dikover pemerintah pusat, kesehatan juga sudah sebagian besar dikover Kementerian Kesehatan, termasuk Kementerian PU untuk mengatasi masalah infrastruktur daerah,” ujar Tito.
Dengan begitu, kata dia, meski sebagian anggaran dialihkan ke kementerian/lembaga, pelayanan publik di daerah tetap berjalan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.

Tito memaparkan, rata-rata pendapatan daerah dalam realisasi APBN 2025 mencapai Rp 674 triliun, sedangkan belanja Rp 652 triliun. Hingga Agustus 2025, sejumlah kabupaten memiliki kinerja pendapatan di atas rata-rata, seperti Banjar Baru (78 persen) dan Sumbawa Barat (104 persen).
“Sedangkan rata-rata kabupaten lainnya ada di angka 49 persen,” ujarnya.Adapun untuk penyerapan anggaran, Papua Barat Daya disebut Tito menjadi salah satu daerah dengan capaian maksimal karena statusnya sebagai daerah baru dengan dukungan sumber daya manusia yang terfokus.
“Di tingkat provinsi, belanja tertinggi ada di Jawa Barat. Ada juga daerah yang punya cadangan cukup bagus seperti Maluku Utara. Untuk pendapatan tertinggi, belanjanya juga tinggi dan bagus seperti Jawa Barat dan Jakarta,” ucap Tito.
Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com