Wamenaker Noel Diciduk KPK: Gejolak di Kemnaker, Pukulan Bagi Kabinet Prabowo–Gibran
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu malam (20/8/2025) menjadi pukulan telak bagi Kabinet Prabowo–Gibran. Noel tercatat sebagai pejabat pertama di jajaran pemerintahan yang terseret kasus dugaan pemerasan sejak pasangan presiden dan wakil presiden itu dilantik Oktober 2024.
Suasana di Kemnaker Pasca OTT
Kamis siang (21/8/2025), kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, terlihat tetap beroperasi normal. Para pegawai tampak santai saat jam istirahat, sebagian menuju kantin dan masjid, seakan ingin menunjukkan bahwa roda birokrasi tetap berjalan meski pucuk pimpinan di level wakil menteri sedang diperiksa KPK.
Namun, situasi berbeda terlihat di sekitar Gedung A, tempat ruang kerja Noel berada di lantai dua. Sejumlah petugas keamanan berseragam tampak memperketat penjagaan. Wartawan yang mencoba mengakses area tersebut mendapat batasan ketat.
“Belum lihat (Pak Menteri datang),” kata seorang petugas keamanan, merujuk pada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang hingga siang itu belum terlihat di lokasi.
Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3
KPK menduga Noel melakukan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sertifikasi ini menjadi salah satu syarat penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan industri, khususnya di sektor padat karya seperti manufaktur dan konstruksi.
“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ungkap Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
Hingga kini, KPK belum merinci berapa perusahaan yang menjadi korban dugaan pemerasan tersebut. Namun, lembaga antirasuah memastikan telah mengamankan 10 orang dalam OTT, termasuk Noel. Status hukum Noel sendiri akan ditentukan dalam waktu 1 x 24 jam.
Gejolak Politik dan Birokrasi
Kasus ini bukan sekadar soal hukum. Penangkapan Noel memiliki implikasi politik yang luas. Noel dikenal sebagai aktivis vokal yang kemudian menempati kursi strategis sebagai Wamenaker di era Presiden Prabowo Subianto. Rekam jejaknya sebagai pendukung keras pemerintah menjadikan posisinya simbol penting bagi stabilitas politik kabinet.
Kini, dengan tertangkapnya Noel, muncul pertanyaan besar: sejauh mana pengaruh kasus ini terhadap citra pemerintahan Prabowo–Gibran?
Pengamat politik menilai, penangkapan ini bisa menjadi ujian awal bagi komitmen pemerintahan dalam pemberantasan korupsi. “Jika kasus ini ditangani transparan, bisa memperkuat legitimasi pemerintah. Tapi jika ada kesan dilindungi, justru akan jadi bumerang,” kata seorang analis yang enggan disebutkan namanya.
Reaksi Internal dan Publik
Di internal Kemnaker, sejumlah pejabat memilih bungkam. Mereka menolak memberikan komentar dengan alasan menunggu arahan resmi dari pimpinan. Di sisi lain, kalangan serikat buruh dan LSM ketenagakerjaan menuntut transparansi penuh.
“Kalau benar ada pemerasan dalam sertifikasi K3, ini sangat fatal. Keselamatan pekerja tidak boleh dijadikan ajang transaksi,” tegas Ketua Serikat Buruh Nasional.
Menanti Sikap Presiden Prabowo
Publik kini menunggu sikap Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kasus Noel adalah yang pertama menjerat pejabat setingkat wakil menteri dalam kabinetnya. Jika Prabowo mengambil langkah tegas, hal ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan tidak akan mentolerir korupsi, meskipun pelakunya berasal dari lingkaran dekat kekuasaan.
Untuk saat ini, semua mata tertuju pada Gedung Merah Putih KPK, tempat Noel masih menjalani pemeriksaan intensif.
Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
