DPUTR Purwakarta Dinilai Gagal Menerjemahkan Visi Bupati dalam Pembangunan Infrastruktur
PURWAKARTA | KabarGEMPAR.com – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan. Meski anggaran infrastruktur tahun 2025 melonjak hampir dua kali lipat, DPUTR dinilai gagal menerjemahkan visi Bupati Saepul Bahri Binzein dalam pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kritik dari Pengamat
Pengamat Kebijakan Publik di Purwakarta, Agus M. Yasin, menilai ide besar Bupati tidak sejalan dengan realisasi di lapangan. Menurutnya, banyak pembangunan jalan yang tidak disertai penataan drainase, sehingga saat hujan tetap terjadi banjir.
“Visi Bupati progresif dan inovatif, tetapi implementasinya terkesan jalan di tempat. Ada masalah dalam perencanaan, koordinasi, bahkan kompetensi sumber daya manusia di DPUTR Purwakarta,” kata Agus.
Ia juga menyoroti proyek mangkrak, kualitas pekerjaan buruk, dan minimnya transparansi pengelolaan anggaran. “Kami sering menerima keluhan soal jalan rusak, drainase tak berfungsi, hingga proyek yang tak jelas kelanjutannya. Ini menunjukkan DPUTR tidak serius,” tegasnya.
Anggaran Infrastruktur Naik Signifikan
Berdasarkan dokumen Raperda Perubahan APBD (P-APBD) 2025, alokasi DPUTR naik dari Rp124,36 miliar menjadi Rp228,38 miliar. Lonjakan Rp104,02 miliar ini sebagian besar mengalir ke pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi dengan kenaikan Rp95,13 miliar.
Selain itu, terdapat tambahan untuk gedung dan bangunan (Rp19,55 miliar), peralatan dan mesin (Rp21,78 miliar), serta aset lainnya. Dengan tambahan ini, total anggaran DPUTR 2025 hampir dua kali lipat dari APBD murni, dan porsi terbesar diarahkan ke infrastruktur jalan serta jaringan irigasi.
DPRD Soroti Pembangunan Tak Merata
Kritik juga datang dari Anggota DPRD Purwakarta, Hilmi Sirojul Fuadi. Ia menilai kualitas pengerjaan proyek buruk dan pembangunan belum merata.
“Banyak daerah pinggiran yang kebutuhan dasar infrastrukturnya belum terpenuhi. Seolah pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan kosmetik, sementara masyarakat pelosok merasa diabaikan,” kata Hilmi.
Hilmi juga menyoroti adanya aduan masyarakat terkait survei jalan yang sudah dilakukan berulang kali, namun pembangunan tak kunjung terealisasi. “Ini menunjukkan ada masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan. Masyarakat merasa dijanjikan hal yang tidak jelas,” ujarnya.
Ia berharap tambahan anggaran fantastis itu diarahkan ke titik yang paling membutuhkan. “Jangan hanya jadi slogan ‘jalan mulus rakyat kaurus’, tapi benar-benar diwujudkan,” katanya.
Target Bupati: Jalan Rusak Berat Rampung 3 Tahun
Menanggapi sorotan tersebut, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menegaskan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas. Ia menargetkan semua jalan rusak berat diperbaiki secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.
“Pokoknya tidak ada alasan, semua jalan rusak berat harus mulus dalam tiga tahun,” kata Bupati yang akrab disapa Om Zein.
Pemkab, lanjutnya, akan memaksimalkan berbagai sumber pembiayaan, termasuk bantuan provinsi dan pusat. “Infrastruktur adalah kunci pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Data DPUTR menunjukkan, dari total panjang jalan kabupaten 776,39 kilometer, sekitar 150 kilometer atau 19,36 persen dalam kondisi rusak berat. Selain itu, 289 kilometer (37,23 persen) rusak sedang, 30 kilometer (3,86 persen) rusak ringan, dan sisanya dalam kondisi baik.
Evaluasi Mendesak
Dengan lonjakan anggaran yang signifikan, publik menanti langkah nyata Pemkab Purwakarta memperbaiki kinerja DPUTR. Jika tidak ada evaluasi serius, visi Bupati untuk mewujudkan Purwakarta yang maju dan sejahtera dikhawatirkan hanya akan menjadi janji politik belaka.
Reporter: Heri Juhaeri | Editor: Hardi Hanto
Tinggalkan Balasan
