Koperasi Dekat Rumah Presiden Sepi, Publik Bertanya-tanya

29 Agustus 2025 - 10:51

Zulkifli Hasan alias Zulhas, menegaskan bahwa koperasi bukan program bagi-bagi uang, melainkan pemberdayaan masyarakat.

BOGOR | KabarGEMPAR.com – Koperasi Merah Putih yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto lebih dari sebulan lalu, justru mengalami kesulitan operasional. Di beberapa daerah, koperasi yang digadang-gadang sebagai motor pemberdayaan ekonomi desa ini tampak sepi dan tak berfungsi, memicu sorotan publik dan pertanyaan tentang efektivitas program prioritas pemerintah.

Di Hambalang, Bogor, kondisi koperasi terlihat jelas: hanya empat pengelola yang berjaga, toko sembako banyak rak kosong, unit layanan kesehatan belum pernah beroperasi, gerai pupuk sepi pengunjung, dan pangkalan LPG tidak berfungsi karena tabung kosong. Seorang pengelola menyebut keterbatasan modal dan minimnya dukungan pemerintah daerah sebagai kendala utama. Sosialisasi ke masyarakat yang minim juga membuat koperasi sulit dikenal dan dimanfaatkan warga.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, menegaskan bahwa koperasi bukan program bagi-bagi uang, melainkan pemberdayaan masyarakat. Ia mendorong pengurus melaporkan kendala ke bupati atau wali kota selaku ketua satgas percepatan koperasi agar segera mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Namun fakta di lapangan menunjukkan tantangan besar. Tanpa dukungan modal, pengawasan, dan sosialisasi yang memadai, koperasi yang seharusnya menjadi program prioritas justru tidak berjalan optimal, bahkan di daerah yang dekat dengan rumah Presiden sekalipun.

Kondisi serupa juga terjadi di Karawang, Jawa Barat. Koperasi Merah Putih di wilayah ini belum ada yang aktif menjalankan usaha. Kendala utama tetap sama: minim modal dan sosialisasi yang kurang, sehingga koperasi hampir tak dikenal oleh warga. Akibatnya, program prioritas ini belum mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat.

KabarGEMPAR.com akan terus memantau perkembangan Kopdes Merah Putih di berbagai daerah, termasuk langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menghidupkan koperasi yang seharusnya menjadi tulang punggung pemberdayaan ekonomi desa.