Koalisi Rakyat Purwakarta Bersih (KRPB) Resmi Dibentuk, Desak Usut Tuntas Dugaan Penyalahgunaan DBHP Rp71,7 Miliar

14 September 2025 - 18:51

Koalisi Rakyat Purwakarta Bersih (KRPB) Resmi Dibentuk! Gabungan LSM & Ormas di Purwakarta mendesak penuntasan dugaan penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Rp71,7 Miliar (2016–2018) yang tak jelas alirannya.

PURWAKARTA | KabarGEMPAR.com – Sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Purwakarta resmi membentuk Koalisi Rakyat Purwakarta Bersih (KRPB) pada Minggu (14/9/2025). Deklarasi ini berlangsung di Sekretariat Komunitas Madani Purwakarta (KMP), Jl. Sulukuning 112.

Koalisi ini beranggotakan Komunitas Madani Purwakarta (KMP), GMMP, KOBAR, GEMPA, LAKI, FPPI, GPRI, dan FORMATA. Pembentukan KRPB bertujuan mengawal dan mendesak penuntasan dugaan penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Kabupaten Purwakarta senilai Rp71,7 miliar pada periode 2016–2018, yang hingga kini masih belum jelas aliran dan pertanggungjawabannya.

Dalam pernyataan sikapnya, KRPB menegaskan beberapa hal penting:

Mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK, untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terkait aliran dana DBHP Rp71,7 miliar.
Menyebut tidak disalurkannya DBHP sebagai pelanggaran serius terhadap aturan perundang-undangan sekaligus indikasi kuat dugaan tindak pidana korupsi.
Menuntut DPRD Kabupaten Purwakarta agar melaksanakan fungsi pengawasan secara transparan serta membuka fakta kepada publik terkait penundaan dan keterlambatan alokasi DBHP.
Mengecam praktik penyalahgunaan wewenang yang merugikan pemerintah desa dan masyarakat, selaku penerima manfaat utama DBHP.
Mengajak seluruh elemen masyarakat Purwakarta untuk bersatu mengawal proses hukum agar tidak berhenti sebagai wacana, melainkan menghadirkan keadilan nyata.

KRPB juga mengingatkan bahwa DBHP adalah hak rakyat, bukan milik penguasa. Dugaan penyalahgunaan Rp71,7 miliar disebut sebagai korupsi besar yang harus diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Koalisi ini menyerukan dua pesan tegas:

“Usut Tuntas DBHP 71,7 Miliar – Jangan Ada yang Kebal Hukum!”

“Hak Rakyat Tak Boleh Dicuri!”

Dengan terbentuknya KRPB, masyarakat Purwakarta diharapkan semakin solid dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.