Misteri Rp5,4 Miliar Dana Insentif Stunting KBB: Publik Desak Audit Independen
Misteri dana insentif stunting Rp5,4 miliar di Bandung Barat kian menuai sorotan. Publik mendesak audit independen usai muncul dugaan pengalihan anggaran ke proyek sanitasi yang tak jelas dampaknya bagi penurunan stunting.
BANDUNG BARAT | KabarGEMPAR.com – Dana Insentif Fiskal (IFK) sebesar Rp5,447 miliar yang diterima Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada 2024 dari pemerintah pusat kini menuai kontroversi. Dana yang semestinya diperuntukkan untuk memperkuat program penurunan stunting, diduga dialihkan sebagian besar ke proyek pembangunan sanitasi.
Seperti dilansir dari Bandungsatu.com, pengalihan tersebut dianggap tidak sesuai peruntukan dan menimbulkan tanda tanya besar karena tidak disertai dokumen, laporan, maupun indikator dampak yang jelas.
Sejumlah tokoh Bandung Barat pun angkat bicara. Salah satunya Jajang Solihin, tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat, yang menilai Pemda KBB tidak amanah dalam mengelola dana publik tersebut.
“Dana itu seharusnya menjadi angin segar dalam memperkuat intervensi gizi, layanan kesehatan ibu-anak, dan pendampingan keluarga miskin yang rawan gizi. Tapi kenyataannya, justru dialihkan ke proyek yang tidak jelas relevansinya dengan penurunan stunting,” tegas Jajang, Senin (15/09/2025).
Dugaan Penyalahgunaan dan Konflik Kepentingan
Jajang mengungkapkan, indikasi penyalahgunaan semakin kuat setelah ditemukan beberapa proyek sanitasi yang tidak berada di wilayah prioritas stunting. Bahkan, salah satu anggota DPRD KBB berinisial D diduga ikut mendorong pengalihan dana ke proyek tertentu.
“Dugaan malprosedural pun menyeruak, mulai dari potensi konflik kepentingan, pengaruh politik dalam penentuan lokasi, hingga indikasi proses pengadaan yang tidak melalui tender kompetitif,” ungkap Jajang.
Selain itu, sorotan publik juga tertuju pada Ade Zakir, yang saat itu menjabat Penjabat (PJ) Bupati Bandung Barat sekaligus penanggung jawab utama penggunaan dana IFK. Kini, Ade Zakir menduduki jabatan strategis sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).
“Keterlibatannya menunjukkan lemahnya tata kelola keuangan Pemkab KBB. Publik menilai ia tidak memahami, atau pura-pura tidak memahami, bahwa dana IFK stunting harus diarahkan langsung pada program penurunan stunting, bukan dialihkan ke proyek sanitasi yang abu-abu kontribusinya,” kritik Jajang.
Transparansi Minim, Publik Makin Curiga
Meski Pemda KBB berulang kali beralasan bahwa sanitasi termasuk kategori intervensi sensitif stunting, namun hingga kini dokumen rencana anggaran, kontrak, maupun laporan realisasi belum pernah ditunjukkan secara terbuka.
“Diamnya pejabat kunci, termasuk D dan Ade Zakir, justru memperkuat dugaan publik bahwa memang ada manipulasi di balik pengelolaan dana tersebut,” ujar Jajang.
Ia menegaskan, pengalihan dana ini sangat serius dampaknya. Program gizi tambahan bagi ibu hamil, balita, hingga penguatan layanan kesehatan primer bisa terpangkas, sementara prevalensi stunting berpotensi stagnan atau bahkan meningkat.
Desakan Audit Independen
Desakan audit independen kini semakin keras. Inspektorat, BPK, hingga auditor eksternal diminta turun tangan memeriksa alur penganggaran, proses pengadaan, dan hasil nyata proyek yang didanai IFK.
“Jika audit nanti membuktikan adanya maladministrasi, maka bukan hanya D, tetapi juga Ade Zakir sebagai PJ Bupati waktu itu harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Jajang.
Ia menambahkan, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa pengelolaan dana publik harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
“Tanpa itu, program penurunan stunting yang seharusnya menyelamatkan generasi justru berisiko berubah menjadi ajang permainan elit, sementara ribuan anak Bandung Barat dibiarkan menghadapi ancaman gizi buruk tanpa perlindungan memadai,” pungkasnya.
Laporan: Tim Kabar Jabar | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
