DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN 2026 Rp 9,49 Triliun, PTSL Jadi Prioritas
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan penyesuaian pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 9,499 triliun. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (15/9/2025).
“Pagu kami Kementerian ATR/BPN tahun 2026 adalah sebesar Rp 9.499.346.965.000,” kata Nusron, dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen.
Rincian Anggaran
Dari total anggaran tersebut, alokasi belanja operasional mencapai Rp 6,475 triliun. Sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 34.141 pegawai dengan total Rp 5,076 triliun. Sisanya diperuntukkan bagi kebutuhan pemeliharaan kantor dan operasional satuan kerja.
Sementara itu, belanja non-operasional mencapai Rp 3,023 triliun. Dana tersebut dibagi untuk program dukungan manajemen Rp 539,7 miliar, pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp 2,105 triliun, serta penyelenggaraan penataan ruang Rp 378,1 miliar.
Secara keseluruhan, program dukungan manajemen mendapat porsi terbesar dengan Rp 7,01 triliun, disusul pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp 2,1 triliun, dan penataan ruang Rp 378 miliar.
Sumber Pendanaan dan Prioritas Nasional
Nusron menjelaskan, anggaran itu bersumber dari tiga komponen, yakni Rupiah Murni Rp 6,47 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 1,92 triliun, dan pinjaman luar negeri Rp 1,09 triliun.
Untuk program prioritas nasional, Kementerian ATR/BPN mendapat alokasi Rp 1,808 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 1,17 triliun atau 65 persen difokuskan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tetap menjadi tulang punggung kerja kementerian.
“Pelaksanaan kegiatan PTSL tetap menjadi prioritas dengan anggaran Rp 1,17 triliun,” tegas Nusron.
Target PNBP Naik Rp 300 Miliar
Selain anggaran, Nusron juga menyampaikan target PNBP Kementerian ATR/BPN tahun 2026 naik menjadi Rp 3,589 triliun, meningkat 9,12 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3,289 triliun.
Dari jumlah itu, layanan fungsional diproyeksikan menyumbang Rp 3,545 triliun (98,76 persen), sementara layanan umum sebesar Rp 44,651 miliar (1,24 persen).
“Berdasarkan hasil rapat dengan Badan Anggaran, disepakati bahwa target penerimaan PNBP naik sebesar Rp 300 miliar,” jelasnya.
Persetujuan DPR RI
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan pihaknya menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026 senilai Rp 9,499 triliun.
“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026 sebesar Rp 9.499.346.965.000 untuk ditetapkan sebagai pagu definitif,” ujar Rifqinizamy.
Dengan persetujuan ini, Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu memperkuat layanan pertanahan dan mempercepat implementasi program prioritas nasional, terutama PTSL, yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat.
Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
