LSM Anti Korupsi Desak Kejati Jabar Usut Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Sekda dan Oknum DPRD Bandung Barat

BANDUNG BARAT | KabarGEMPAR.com – LSM Anti Korupsi di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Rabu (17/09/2025), menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat tinggi di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Koordinator aksi, Agus Satria, menegaskan bahwa unjuk rasa ini bukan sekadar simbolis. Para pengunjuk rasa membawa dokumen dan data investigatif yang menjadi dasar pelaporan mereka.

“Kami menyerahkan bukti dan pelaporan kepada Kejati Jabar, diwakili Asisten Intelijen, Dr. Agustinus Herimilyanto, SH, M.H.Li. Kami minta agar Kejati segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Sekda Bandung Barat, Ade Zakir, serta menelusuri keterlibatan oknum DPRD dalam kasus-kasus tertentu,” tegas Agus, dikutip dari beritasatu.com

Dugaan Perbudakan Berkedok Investasi: Buruh Purwakarta Dipaksa Tanpa Perlindungan Hukum

3 jam

Dalam aksi tersebut, LSM menyoroti beberapa dugaan serius:

1. Penyalahgunaan wewenang oleh Sekda KBB, termasuk intervensi terhadap program anggaran Dinas PUPR yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
2. Kasus ‘mobil karavan’, yang disebut-sebut melibatkan pejabat daerah dan harus diusut sampai tuntas.
3. Dugaan mutasi pejabat eselon II yang sarat KKN, diduga sebagai bagian dari upaya politik internal dan pengaturan anggaran tertentu.

Agus menekankan bahwa dugaan pemaksaan anggaran tersebut muncul dari laporan pejabat internal yang menyebut adanya tekanan agar program tertentu diakomodasi, meski tidak masuk dalam prioritas pembangunan daerah. Nilai anggaran yang disebut mencapai Rp114 miliar, dan ada spekulasi adanya mekanisme ‘cashback’ untuk menutupi mahar politik.

Selain menuntut Kejati bertindak cepat, LSM juga meminta Bupati Bandung Barat turun tangan untuk menata pemerintahan daerah agar terbebas dari praktik korupsi dan politik anggaran yang merugikan publik.

RSUD Rengasdengklok Belum Layani Pasien, Masih Tahap Persiapan Operasional

3 jam

“Ini demi kepentingan masyarakat Bandung Barat. Tata kelola pemerintahan yang sehat harus dijaga, apalagi lima OPD strategis kini dikosongkan yang rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu,” tambah Agus.

Aksi LSM Anti Korupsi ini menegaskan konsistensi mereka dalam mengawal kasus-kasus korupsi di Bandung Barat, agar pejabat publik tidak menyalahgunakan jabatan dan anggaran untuk keuntungan pribadi atau politik.

Laporan: Tim Kabar Jabar
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com