Kasus Keracunan Massal MBG Tembus Ribuan, DPR dan ICW Desak Evaluasi Total
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan tajam usai gelombang keracunan massal di berbagai daerah. Data Badan Gizi Nasional (BGN) per 22 September mencatat sedikitnya 4.711 orang menjadi korban keracunan, yang tersebar di tiga wilayah: Sumatra 1.281 orang, Jawa 2.606 orang, dan Kalimantan, Bali, Sulawesi, NTT, Maluku, Papua sebanyak 824 orang.
Namun, laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 21 September bahkan lebih tinggi, yakni 6.452 korban keracunan, dengan sebaran terbesar di Jawa Barat 2.012 orang, D.I Yogyakarta 1.047 orang, Jawa Tengah 722 orang, Bengkulu 539 orang, dan Sulawesi Tengah 446 orang.
Kasus Meluas di Jawa Barat dan Sulawesi
Keracunan massal terbesar tercatat di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Cihampelas. Sebanyak 1.315 siswa harus mendapat perawatan usai menyantap makanan MBG. Kasus serupa juga terjadi di Sumedang, Cianjur, Sukabumi, dan Subang.
Tidak hanya di Jawa, kasus terbaru juga ditemukan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Sebanyak 27 siswa SMP Negeri 2 Taopa mengalami mual dan pusing setelah menyantap makanan MBG, 17 di antaranya sudah diperbolehkan pulang, sementara sisanya masih menjalani perawatan intensif.
BGN: Setiap Daerah Harus Siap Tangani Keracunan Massal
Kepala BGN Dadan Hindayana meninjau langsung posko penanganan di Cipongkor, Bandung Barat. Ia mengapresiasi langkah cepat petugas, namun mengingatkan perlunya kesiapan penuh di setiap daerah.
“Dalam hal seperti ini termasuk obat-obatan, tempat perawatan, hingga fasilitas darurat lainnya harus disiapkan,” ujar Dadan, Selasa (23/9/2025).
Dadan menyebut kejadian ini bukan karena sistem yang buruk, melainkan ada unsur keteledoran. Meski demikian, ia menegaskan BGN berkomitmen mengusut tuntas penyebab kasus keracunan dan melakukan evaluasi menyeluruh. “Program tetap berjalan, tapi dengan pengawasan lebih ketat,” tegasnya.
Tuntutan Evaluasi Total
Sikap berbeda disampaikan Koalisi Kawal MBG dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW Eva Nurcahyani menilai program MBG harus dihentikan sementara.
“Pelaksanaan MBG sejauh ini buruk, minim akuntabilitas, dan berulang kali merugikan masyarakat akibat maraknya kasus keracunan,” kata Eva.
Ketua DPR Puan Maharani juga meminta evaluasi total tanpa saling menyalahkan. “Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, akar masalah harus diidentifikasi, apakah dari pengolahan makanan atau distribusi di sekolah,” ujarnya. DPR berencana turun langsung ke dapur penyedia untuk mengawasi rantai pasokan MBG.
Jabar Tertinggi, Gubernur Janji Evaluasi Terbuka
Di Jawa Barat yang mencatat korban tertinggi, Gubernur Dedi Mulyadi akan mengundang Kepala BGN Wilayah Jabar untuk evaluasi paripurna dan terbuka.
Menurutnya, salah satu penyebab keracunan adalah keterlambatan distribusi makanan. “Masaknya malam, tapi dikonsumsi siswa siang hari. Jarak waktu terlalu lama, ini harus jadi bahan evaluasi,” ungkap Dedi.
Ancaman Krisis Kepercayaan
Gelombang keracunan massal MBG menimbulkan pertanyaan serius publik tentang tata kelola dan pengawasan program. Jika tidak segera dibenahi, program yang digadang-gadang Presiden Prabowo Subianto sebagai solusi gizi anak bangsa ini terancam kehilangan kepercayaan masyarakat.
Laporan: Tim Kabar Nasional
Tinggalkan Balasan
